Otsus Harus Berdampak Pada Kemandirian Masyarakat

JAYAPURA- Jikalau di kemudian hari negara memperpanjang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, maka diharapkan poin-poin yang diatur dalam undang-undang tersebut haruslah sesuai dengan kehendak masyarakat Papua.

Demikian disampaikan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE., MM., bahwa Otsus yang berdasarkan kehendak masyarakat orang asli Papua itulah yang kemudian dikombinasikan dengan rencana strategis pembangunan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sehingga berangkat dari situlah peran Otsus bisa berdampak pada kemandirian masyarakat.

“Orang di Papua sekiranya berjumlah 3 juta jiwa. OAP sendiri sekiranya berjumlah 2 juta jiwa.  Untuk membangun 2 juta OAP ini, jika nanti Otsus ini diperpanjang oleh negara, saran kami, lebih baik berdasarkan pikiran dan keinginan OAP yang dikombinasikan dengan rencana strategis pembangunan dari Bappenas, sehingga kita bisa lebih cepat mandiri,” jelas , Klemen Tinal, SE., MM., Selasa (7/5).

Diungkapkan Wagub Tinal, membangun Papua bukan perkara uang. Dengan kata lain, uang bukanlah segala-galanya. Sebaliknya, Pemerintah Provinsi Papua yang dipimpin Lukas Enembe dan Klemen Tinal, melalui visi Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang Berkeadilan, menginginkan masyarakat Papua yang bisa mandiri.

“Di sini kita mau masyarakat bisa mandiri. Bisa berdiri di atas kakinya sendiri dengan mampu mengusahakan, mengelola sumber kekayaan (alam) di hak ulayatnya masing-masing. Ini yang penting untuk dilakukan. Masa 2 juta orang tidak bisa mandiri? Pasti bisa,” tegasnya.

Hal inipun termasuk dengan orang Papua yang mampu berpendidikan formal hingga mencapai kualitas yang baik. Inilah yang menurut Wagub Tinal lebih penting.

“OAP mampu berpendidikan formal sampai mencapai kualitas yang baik, itu lebih penting dari pada uang. Bukan apa, sebab, ada kesan selama ini uang segala-galanya. Namun ini saya sampaikan di mana-mana bahwa orang Papua tidak butuh uang. Uang itu hanya alat pelengkap. Sebaliknya, orang Papua butuh pengakuan harkat dan martabat untuk membangun dan meningkatkan kualitas diri, sama seperti saudara-saudara di daerah lain dalam kerangka NKRI,”pungkasnya. (gr/ary)

JAYAPURA- Jikalau di kemudian hari negara memperpanjang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, maka diharapkan poin-poin yang diatur dalam undang-undang tersebut haruslah sesuai dengan kehendak masyarakat Papua.

Demikian disampaikan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE., MM., bahwa Otsus yang berdasarkan kehendak masyarakat orang asli Papua itulah yang kemudian dikombinasikan dengan rencana strategis pembangunan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sehingga berangkat dari situlah peran Otsus bisa berdampak pada kemandirian masyarakat.

“Orang di Papua sekiranya berjumlah 3 juta jiwa. OAP sendiri sekiranya berjumlah 2 juta jiwa.  Untuk membangun 2 juta OAP ini, jika nanti Otsus ini diperpanjang oleh negara, saran kami, lebih baik berdasarkan pikiran dan keinginan OAP yang dikombinasikan dengan rencana strategis pembangunan dari Bappenas, sehingga kita bisa lebih cepat mandiri,” jelas , Klemen Tinal, SE., MM., Selasa (7/5).

Diungkapkan Wagub Tinal, membangun Papua bukan perkara uang. Dengan kata lain, uang bukanlah segala-galanya. Sebaliknya, Pemerintah Provinsi Papua yang dipimpin Lukas Enembe dan Klemen Tinal, melalui visi Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang Berkeadilan, menginginkan masyarakat Papua yang bisa mandiri.

“Di sini kita mau masyarakat bisa mandiri. Bisa berdiri di atas kakinya sendiri dengan mampu mengusahakan, mengelola sumber kekayaan (alam) di hak ulayatnya masing-masing. Ini yang penting untuk dilakukan. Masa 2 juta orang tidak bisa mandiri? Pasti bisa,” tegasnya.

Hal inipun termasuk dengan orang Papua yang mampu berpendidikan formal hingga mencapai kualitas yang baik. Inilah yang menurut Wagub Tinal lebih penting.

“OAP mampu berpendidikan formal sampai mencapai kualitas yang baik, itu lebih penting dari pada uang. Bukan apa, sebab, ada kesan selama ini uang segala-galanya. Namun ini saya sampaikan di mana-mana bahwa orang Papua tidak butuh uang. Uang itu hanya alat pelengkap. Sebaliknya, orang Papua butuh pengakuan harkat dan martabat untuk membangun dan meningkatkan kualitas diri, sama seperti saudara-saudara di daerah lain dalam kerangka NKRI,”pungkasnya. (gr/ary)