Adventorial Advertorial Bansos Derap Nusantara Dinamika Tembagapura Ekonomi Features Hiburan Internasional Kesehatan KPU Papua Pegunungan Kuliner Life Style Lintas Papua Lintas Tabi Menyapa Nusantara Mob Dulu Pace Nasional Opini Otomotif Papua Papua Pegununungan Papua Selatan Papua Sport Papua Tengah Pemilugrafi Pendidikan Persipura Regional Sepakbola Dunia Sepakbola Nasional Top Stories Wisata Zodiak

Pemkab Dukung Investigasi Komnas HAM atas Kasus Penganiayaan Polisi dan Penembakan Masyarakat Sipil di Dogiyai

Theresia F. Tekege • Sabtu, 11 April 2026 - 04:14 WIB
Suasana pertemuan Pemkab Dogiyai dengan Komnas HAM perwakilan Papua di Dogiyai. (CEPOSONLINE.COM/ISTIMEWA) 
Suasana pertemuan Pemkab Dogiyai dengan Komnas HAM perwakilan Papua di Dogiyai. (CEPOSONLINE.COM/ISTIMEWA) 

CEPOSONLINE.COM, NABIRE - Pemkab Dogiyai menyatakan dukungan terhadap langkah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam melakukan investigasi terkait kasus penganiayaan terhadap anggota polisi yang menyebabkan meninggal dunia serta penembakan terhadap masyarakat sipil di Kabupaten Dogiyai.

 

Penganiayaan terhadap anggota polisi menyebabkan korban meninggal dunia. Sementara itu, penembakan terhadap masyarakat sipil terjadi pada delapan orang, di mana lima orang meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka-luka.

 

Dukungan tersebut disampaikan Bupati Dogiyai Yudas Tebai bersama Wakil Bupati Yuliten Anouw saat menerima kunjungan Komnas HAM Perwakilan Papua yang dipimpin Kepala Sekretariat Frits Ramandey, Kamis (9/4/2026). Pertemuan berlangsung di kediaman Bupati di Tokapo, Kampung Mauwa, Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai.

 

Bupati Yudas Tebai menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh proses investigasi yang dilakukan Komnas HAM serta bersikap terbuka terhadap pengungkapan seluruh fakta di lapangan.

 

“Kami mendukung penuh langkah Komnas HAM. Kehadiran mereka penting agar seluruh proses penanganan kasus ini berjalan objektif, transparan, dan sesuai prinsip hak asasi manusia,” kata Tebai.

 

Ia menambahkan, Pemkab Dogiyai tidak akan menutup-nutupi fakta terkait peristiwa yang terjadi di Moanemani pada 31 Maret hingga 1 April 2026.

 

“Sikap terbuka ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk tidak menutup ruang bagi pengungkapan fakta di lapangan,” ujarnya.

 

Menurutnya, hasil investigasi Komnas HAM diharapkan tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi juga dapat menjadi dasar penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab melalui mekanisme yang berlaku, baik dari pihak aparat keamanan (TNI/Polri) maupun masyarakat umum.

 

Ia juga menilai kehadiran Komnas HAM merupakan bentuk perhatian terhadap penderitaan masyarakat serta keluarga korban, sekaligus memberikan harapan agar kebenaran dapat terungkap secara objektif.

 

Sementara itu, kunjungan Komnas HAM ini menjadi langkah awal dalam proses pengungkapan peristiwa dugaan pelanggaran HAM di Dogiyai yang sebelumnya mendapat perhatian publik.

 

Pemerintah daerah berharap investigasi dapat berjalan lancar, independen, dan menghasilkan keadilan bagi para korban.

 

“Pemerintah daerah berdiri bersama masyarakat untuk memastikan kebenaran terungkap,” tutup Tebai. (*)

Editor : Weny Firmansyah
#hak asasi manusia #Dogiyai