CEPOSONLINE.COM, MIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika akan segera melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini diambil menyusul laporan mengenai terhentinya distribusi pasokan pangan bergizi di sejumlah sekolah, yang memicu kekhawatiran terkait konsistensi pelaksanaan program strategis nasional tersebut di tingkat daerah.
Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, menegaskan bahwa pengawasan ketat akan menyasar 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayahnya.
Fokus utama evaluasi ini adalah meninjau langsung kelayakan infrastruktur dapur produksi yang selama ini menjadi pusat pengolahan makanan bagi para siswa.
"Kami akan cek dulu yang sedang jalan seperti apa. Kita kan dapat terima laporan bahwa ada sekian SPPG yang ada di sini, tapi kan kita belum lihat tentang dapurnya seperti apa. Kita baru selesai libur. Setelah masuk, kami akan bikin, panitia—kan sudah ada Pokja. Tinggal undang teman-teman yang urus ini (MBG-red), lalu kami akan melihat dulu seperti apa dapur yang sedang melayani ini,” paparnya saat ditemui wartawan, Jumat 10 April 2026.
Isu ini mencuat ke publik setelah sebuah rekaman video pendek viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang siswi yang diduga berasal dari SD Inpres Nawaripi mengeluhkan tidak lagi menerima jatah makan siang gratis dalam beberapa waktu terakhir.
Setelah ditelusuri, pihak sekolah pun turut membenarkan informasi tersebut. Kepala Sekolah SD Inpres Nawaripi, Yonika Tonapa, menyebutkan bahwa terhentinya distribusi tersebut sejak masa libur panjang Idul Fitri.
Sementara itu, di sisi legislatif, Ketua DPRK Mimika sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar), Primus Natikapereyau, menekankan pentingnya transparansi anggaran. Ia mempertanyakan aliran dana program jika terhenti di tengah jalan.
"Kalau memang alasan MBG stop, ini alasannya apa? Tapi kami tahu bersama bahwa anggaran ini kan dialokasikan untuk MBG, kopdistribusierasi, dan lain-lain. Tetapi kalau MBG stop berarti anggaran itu ke mana? Harapan kita tetap jalan supaya ini membuat anak-anak juga termotivasi untuk tetap belajar dan makan di sekolah dengan baik," tegas Primus.
Lebih jauh, Primus memaparkan detail fiskal terkait infrastruktur pendukung program ini yang bersifat multi-years.
Ia menjelaskan bahwa keputusan menggunakan satu kontraktor bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan mutu pekerjaan agar tidak terjadi aksi saling lempar tanggung jawab antarperusahaan.
“Itu perencanaan. Kalau untuk anggaran putusan anggaran kemarin sekitar 70 miliar itu untuk pembangunan, ya. Jadi keseluruhan anggaran yang dibutuhkan nantinya untuk multi-years itu adalah 240 sekian miliar. Ah jadi sekitar 100 lebih itu belum, nanti akan dibicarakan pada saat anggaran berjalan,” pungkasnya. (*)
Editor : Agung Trihandono