Pemekaran Dinilai Proyek Ambisius Pemerintah
JAYAPURA-Tokoh Papua Paskalis Kosay mengatakan bahwa pemaksaan rencana pemekaran Provinsi Papua yang sedang dipersiapkan pemerintah pusat tanpa mempertimbangkan faktor politik, sosial, ekonomi dan jumlah penduduk masyarakat Papua, dinilai sangat ambisius dan merupakan proyek pemerintah pusat di tanah Papua.
“Pemekaran itu proyek ambisius pemerintah,” katanya, di Jayapura, Sabtu, (29/1).
Namun demikian, mantan anggota DPR RI itu, mengaku rencana pembangunan pemekaran tersebut sudah menjadi agenda pemerintah pusat yang sulit dihentikan. “Siapapun tidak akan mampu menghentikan, kecuali situasi force meujer,” ujarnya
Menurutnya Pascalis, dengan hadirnya provinsi baru di Papua dengan kondisi masyarakat Papua yang dikategorikan termiskin se-Indonesia dan tertinggal secara sumber daya manusia tentu akan menjadi panduan bagi warga Indonesia lain untuk menguasai sumber daya alam yang ada di Papua. “Karena itu kemungkinan banyak peluang tercipta disini,” katanya.
Dikatakan, dengan ruang ini siapa yang memanfaatkan dengan populasi Papua sekitar 4,3 juta jiwa ini akan diserbu semua pihak tanpa ampun. Dengan melihat hal ini, Pascalis berharap Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota dapat menanggapi ini secara serius untuk melakukan kodefikasi penduduk dan diatur dengan payung hukum sendiri.
“Pasti akan diserbu pihak luar. Karena itu perlu pendataan dan juga kodefikasi penduduk OAP penting dilakukan. Dan hal ini harus diatur dengan payung hukum tersendiri. Mungkin lebih pas diatur dengan Perpres sebagai turunan dari UU Otsus , supaya menjadi pijakan bagi Pemda di semua provinsi utk mengatur urusan kependudukan,” ujarnya. (oel/tri)
Pascalis: Siapapun Tidak Mampu Hentikan!
Pemekaran Dinilai Proyek Ambisius Pemerintah
JAYAPURA-Tokoh Papua Paskalis Kosay mengatakan bahwa pemaksaan rencana pemekaran Provinsi Papua yang sedang dipersiapkan pemerintah pusat tanpa mempertimbangkan faktor politik, sosial, ekonomi dan jumlah penduduk masyarakat Papua, dinilai sangat ambisius dan merupakan proyek pemerintah pusat di tanah Papua.
“Pemekaran itu proyek ambisius pemerintah,” katanya, di Jayapura, Sabtu, (29/1).
Namun demikian, mantan anggota DPR RI itu, mengaku rencana pembangunan pemekaran tersebut sudah menjadi agenda pemerintah pusat yang sulit dihentikan. “Siapapun tidak akan mampu menghentikan, kecuali situasi force meujer,” ujarnya
Menurutnya Pascalis, dengan hadirnya provinsi baru di Papua dengan kondisi masyarakat Papua yang dikategorikan termiskin se-Indonesia dan tertinggal secara sumber daya manusia tentu akan menjadi panduan bagi warga Indonesia lain untuk menguasai sumber daya alam yang ada di Papua. “Karena itu kemungkinan banyak peluang tercipta disini,” katanya.
Dikatakan, dengan ruang ini siapa yang memanfaatkan dengan populasi Papua sekitar 4,3 juta jiwa ini akan diserbu semua pihak tanpa ampun. Dengan melihat hal ini, Pascalis berharap Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota dapat menanggapi ini secara serius untuk melakukan kodefikasi penduduk dan diatur dengan payung hukum sendiri.
“Pasti akan diserbu pihak luar. Karena itu perlu pendataan dan juga kodefikasi penduduk OAP penting dilakukan. Dan hal ini harus diatur dengan payung hukum tersendiri. Mungkin lebih pas diatur dengan Perpres sebagai turunan dari UU Otsus , supaya menjadi pijakan bagi Pemda di semua provinsi utk mengatur urusan kependudukan,” ujarnya. (oel/tri)
