JAYAPURA – Ketua DPD Partai Nasdem yang juga Ketua DPRD Kabupaten Tolikara Sonny Wanimbo mengatakan bahwa adanya tanggapan Mendagri Tito Karnavian dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang tidak menyetujui adanya lockdown di Papua serta mengatakan Indonesia tidak mengenal Lockdown hanya karantina wilayah sangat tidak berpihak kepada masyarakat Papua.
“Saya pikir ini adalah komentar serampangan yang tidak berpihak pada keselamatan masyarakat Papua. Pemerintah pusat itu tahu bahwa Papua ini jika dilihat dari fasilitas kesehatan dan tenaga medis masih sangat minim kualitasnya. DKI Jakarta yang ibukota negara saja banyak korban meninggalnya, apalagi Papua,” Tegas Ketua DPRD di Abepura kepada awak Media, Jumat, (2/4).
Kata Ketua DPRD ini, Papua belum siap menghadapi pandemik seperti ini. Pandemik virus Covid 19 ini adalah kasus luar biasa yang butuh respon khusus dan luar biasa juga. Tetapi harus disesuaikan dengan kondisi setiap daerah yang mereka juga tahu kemampuannya berbeda-beda dalam upaya penanggulangannya.
“Memang secara regulasi perundang-undangan, Indonesia tidak mengenal Lockdown, tetapi ini kondisi luar biasa. Oleh karena itu menurut saya, upaya memutus mata rantai virus ini harus disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah dengan pertimbangan ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga medis dan akses antar wilayah. Kita tahu bahwa Papua ini fasilitas kesehatannya tidak memadai, tenaga medisnya juga tidak siap karena kurang, sementara akses wilayah masih sangat sulit. Sehingga jika virus ini merebak di Papua, korbannya pasti sangat banyak,” ujar Sonny Wanimbo.
Maka itu, keputusan Pemerintah Provinsi Papua dan 28 Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua yang menutup Bandara Sentani untuk udara dan pelabuhan untuk laut sejak Kamis, 26 Maret 2020 hingga 9 April 2020 dan Status Siaga Darurat di Papua selama 1 bulan mulai 17 Maret hingga 17 April 2020 adalah keputusan yang sudah benar. Sementara untuk distribusi barang masih diperbolehkan, namun harus ada pengawasan yang ketat.
” Keputusan pemda-pemda Papua ini untuk menyelamatkan masyarakat Papua dari virus mematikan ini, landasan hukum keputusannya adalah Papua ini wilayah Otonomi Khusus yang kebijakan politiknya disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah. Jadi walaupun ini negara kesatuan, tetapi system pemerintahannya kan desentralisasi, Papua desentralisasi asimetris (Otonomi khusus), sehingga keputsan pemda-pemda ini sah dan legal untuk diimplementasikan,” jelas Sonny Wanimbo.
Kedua Menteri diharapkan memahami kondisi Papua saat ini dan juga beberapa wilayah lainnya di Indonesia karena apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi masyarakatnya di Kabupaten Nya masing-masing maka dari sini harus diperhatikan oleh pemerintah pusat.
“Mari lihat realita di lapangan jangan memberi komentar yang bertentangan jika mereka benar-benar pro dengan keselamatan masyarakat Papua. Sangat disayangkan jika kedua Menteri yang sebenarnya sudah sangat paham kondisi Papua, tetapi memberikan komentar bertentangan seperti ini.
Ia pun berharap masyarakat Papua dan khususnya masyarakat Kabupaten tolikara bersama pemerintah dapat bersama-sama mencegah bahaya virus korona dengan berusaha untuk hidup bersih serta pemerintah diharapkan membatasi akses lalu lintas.(oel).
