JAYAPURA – Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Papua yang isinya tentang pemberitahukan kepada masyarakat soal mewajibkan tes PCR jika ingin menemui gubernur mendapat beragam komentar. Kebanyakan menganggap surat ini justru melukai perasaan masyarakat karena terkesan ketika masyarakat kesulitan justru pemimpin mereka malah menjauh.
Dalam surat yang ditandatangani asisten bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat, Dr Muhammad Musaad ini ditandatangani pada 3 Agustus lalu yang isinya wajib menyertakan hasil PCR yang berlaku 2 X 24 jam jika ingin bertemu gubernur.
Lalu jika jumlah lebih dari 5 orang maka dilakukan via zoom dan seluruh tamu harus melalui sespri gubernur. Terkait ini salah satu tokoh pemuda Kabupaten Jayapura, Renaldy menulis jika selama ini jika mau ketemu gubernur maupun wakil sebelumnya memang cukup sulit sehingga apakah mau menggunakan PCR atau tidak memang untuk ketemu pejabat sudah susah lebih dulu. Ia menyinggung jika bertindak sebagai orang tua dari rakyat seharusnya rakyat sebagai gubernur membuka ruang untuk siapa saja dan bukan justru hanya kelompok tertentu.
Ini belum lagi dengan gubernur – gubernur kecil disekeliling gubernur sehingga dirasa banyak sekali birokrasi. “Gubernur yang kami pilih dan kami banggakan sejak awal kehadirannya sebab kami dan semua elemen pemuda Tabi yang pertama kali mendeklarasikan beliau di Hotel Sentani Indah bahkan dimasa – masa sulit kami coba berdiri di depan dan pasang badan membela beliau tapi tetap saat ini sulit ditemui,” tulis Renaldy.
Hal lain disampaikan Gunawan, salah satu penggiat social di Kota Jayapura. Gunawan mengaku miris membaca edaran tersebut sebab ini memberi kesan gubernur menjauh dari rakyatnya.
Dengan persyaratan PCR ini juga dirasa tidak melihat nilai keadilan mengingat untuk sekali PCR harus membayar Rp 900 ribu yang sejatinya bisa digunakan untuk menafkahi keluarga. “Jadi semakin sulit menemui orang yang kita pilih sendiri. Saat ini rakyat kalau mau bertemu pejabat harus tunjukkan hasil PCR, nah bagaimana jika ini dibalik. Pejabat yang ingin bertemu rakyatnya harus menunjukkan hasil PCR sebab pejabat banyak fasilitas sementara masyarakat untuk bertahan hidup dimasa PPKM saat ini saja sulit sekali,” singgungnya.
Selain itu kata Gunawan ini menunjukkan bahwa gubernur terlalu paranoid dengan covid karena PCR bukan bagian dari protokol kesehatan. “Apakah dengan menerapkan protocol kesehatan itu tidak cukup sehingga harus ada hasil PCR. Kami pikir selama prokes diberlakukan maka tidak perlu mengeluarkan uang ratusan ribu untuk PCR,” imbuhnya.
Sementara juru bicara gubernur, Muhammad Rivai Darus menyampaikan bahwa tak ada niat dari gubernur untuk menjauh dari rakyatnya. Ini semata – mata hanya karena faktor kesehatan dimana gubernur masih dalam masa pemulihan sehingga penting untuk dijaga agar benar – benar pulih. Selain itu dengan kondisi penyebaran yang sangat cepat maka jika tidak diproteksi akan sangat berbahaya. Selain itu masyarakat tidak langsung melakukan PCR melainkan ada tahapan.
“Jadi diatur dulu dengan sespri kemudian diteruskan ke gubernur. Jika gubernur siap bertemu barulah dibuatkan PCR, ini agar PCR nya tidak mubazir jadi bukan belum janjian lalu tes PCR tetapi janjian dulu lalu dilakukan PCR,” jelas Rivai. (ade/wen)
Temui Gubernur Wajib PCR Dianggap Lukai Perasaan Rakyat
JAYAPURA – Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Papua yang isinya tentang pemberitahukan kepada masyarakat soal mewajibkan tes PCR jika ingin menemui gubernur mendapat beragam komentar. Kebanyakan menganggap surat ini justru melukai perasaan masyarakat karena terkesan ketika masyarakat kesulitan justru pemimpin mereka malah menjauh.
Dalam surat yang ditandatangani asisten bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat, Dr Muhammad Musaad ini ditandatangani pada 3 Agustus lalu yang isinya wajib menyertakan hasil PCR yang berlaku 2 X 24 jam jika ingin bertemu gubernur.
Lalu jika jumlah lebih dari 5 orang maka dilakukan via zoom dan seluruh tamu harus melalui sespri gubernur. Terkait ini salah satu tokoh pemuda Kabupaten Jayapura, Renaldy menulis jika selama ini jika mau ketemu gubernur maupun wakil sebelumnya memang cukup sulit sehingga apakah mau menggunakan PCR atau tidak memang untuk ketemu pejabat sudah susah lebih dulu. Ia menyinggung jika bertindak sebagai orang tua dari rakyat seharusnya rakyat sebagai gubernur membuka ruang untuk siapa saja dan bukan justru hanya kelompok tertentu.
Ini belum lagi dengan gubernur – gubernur kecil disekeliling gubernur sehingga dirasa banyak sekali birokrasi. “Gubernur yang kami pilih dan kami banggakan sejak awal kehadirannya sebab kami dan semua elemen pemuda Tabi yang pertama kali mendeklarasikan beliau di Hotel Sentani Indah bahkan dimasa – masa sulit kami coba berdiri di depan dan pasang badan membela beliau tapi tetap saat ini sulit ditemui,” tulis Renaldy.
Hal lain disampaikan Gunawan, salah satu penggiat social di Kota Jayapura. Gunawan mengaku miris membaca edaran tersebut sebab ini memberi kesan gubernur menjauh dari rakyatnya.
Dengan persyaratan PCR ini juga dirasa tidak melihat nilai keadilan mengingat untuk sekali PCR harus membayar Rp 900 ribu yang sejatinya bisa digunakan untuk menafkahi keluarga. “Jadi semakin sulit menemui orang yang kita pilih sendiri. Saat ini rakyat kalau mau bertemu pejabat harus tunjukkan hasil PCR, nah bagaimana jika ini dibalik. Pejabat yang ingin bertemu rakyatnya harus menunjukkan hasil PCR sebab pejabat banyak fasilitas sementara masyarakat untuk bertahan hidup dimasa PPKM saat ini saja sulit sekali,” singgungnya.
Selain itu kata Gunawan ini menunjukkan bahwa gubernur terlalu paranoid dengan covid karena PCR bukan bagian dari protokol kesehatan. “Apakah dengan menerapkan protocol kesehatan itu tidak cukup sehingga harus ada hasil PCR. Kami pikir selama prokes diberlakukan maka tidak perlu mengeluarkan uang ratusan ribu untuk PCR,” imbuhnya.
Sementara juru bicara gubernur, Muhammad Rivai Darus menyampaikan bahwa tak ada niat dari gubernur untuk menjauh dari rakyatnya. Ini semata – mata hanya karena faktor kesehatan dimana gubernur masih dalam masa pemulihan sehingga penting untuk dijaga agar benar – benar pulih. Selain itu dengan kondisi penyebaran yang sangat cepat maka jika tidak diproteksi akan sangat berbahaya. Selain itu masyarakat tidak langsung melakukan PCR melainkan ada tahapan.
“Jadi diatur dulu dengan sespri kemudian diteruskan ke gubernur. Jika gubernur siap bertemu barulah dibuatkan PCR, ini agar PCR nya tidak mubazir jadi bukan belum janjian lalu tes PCR tetapi janjian dulu lalu dilakukan PCR,” jelas Rivai. (ade/wen)
