SENTANI-Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si melakukan rapat dengan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jayapura, Senin, (8/11). Ada beberapa hal penting yang disampaikan orang nomor satu di Kabupaten Jayapura itu kepada sejumlah pembantunya. Pertama sehubungan dengan selesainya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati paket Mario pada Desember 2022 mendatang,
“Tolong dicermati visi- misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) itu, harus difokuskan. Jadi apa yang disiapkan, nanti kita akan lihat ulang lagi,”kata Mathius Awoitauw usai rapat itu.
Yang kedua terkait dengan postur APBD Kabupaten Jayapura yang mana harus dilihat bahwa ada sumber dari APBD kabupaten, tapi ada juga anggaran pendapatan belanja kampung. APBK ini juga mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar yang tersebar di 139 kampung dan 5 kelurahan. Itu juga harus diseriusi, bagaimana kampung-kampung bisa menganggarkan dan mengawasi secara ketat penggunaan anggaranya. Sehingga di kampung itu ada perubahan yang signifikan.
Karena itu, dia mengharapkan agar setiap kampung dalam suatu wilayah distrik, perlu melihat potensi-potensi apa yang perlu dikembangkan.
” Kalau semua fokus ke situ, lihat saja dana kampung berapa banyak, itu nilainya sangat besar, jangan pikir kampung perkampung, tapi lihat kawasannya, lihat wilayah adatnya. Supaya ini ketemu dengan tata ruang adat. Pemetaan yang sedang dilakukan sekarang harus bertemu di situ,” katanya.
Selanjutnya masing-masing OPD bisa melihat apa yang bisa dia kerjakan di situ. Sehingga tidak boleh kerja sendiri- sendiri, harus terintegrasi. Dengan demikian, anggaran ini bisa maksimal dan bisa memberikan dampak yang sangat besar. Karena itu, dia juga meminta supaya pekerjaan atau programnya harus fokus dan tidak boleh terlalu banyak program kerja.
Selanjutnya hal lain yang ikut menjadi penekanan dari Bupati Mathius pada pertemuan itu adalah sehubungan dengan implementasi dari Program Distrik Membangun dan Membangun Distrik. Dia juga menginginkan agar dukungan dana Otsus yang diberikan oleh pemerintah pusat lebih difokuskan ke setiap distrik, supaya implementasinya bisa berlangsung dengan cepat dan pasti.
“Pelimpahan kewenangan ini jangan terlalu lama. Masterplannya sudah jadi dan regulasinya sudah ada. Apalagi yang harus ditunggu, tinggal implementasinya saja,” ungkapnya.
Dia menambahkan, apa yang diamanat kan oleh dokumen RPJMD itu perlu dicek kembali dan lebih difokuskan lagi. Tiga hal ini harus dikerjakan, meskipun ada agenda lain yang juga tetap menjadi perhatian.(roy/tho)
