JAKARTA- Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan PT. Freeport Indonesia (PT.FI) menyepakati 5 poin penting dalam rapat yang dihadiri sejumlah stekholder mulai dari DPR Papua, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin (11/9/) di Jakarta, untuk menangani dampak Limbah tailing di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Dalam Pers Release yang diterima media ini, PJ Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM menjelaskan, Ada 5 poin yang di peroleh dalam rapat di Jakarta bersama Komisi II DPD RI dan PT Freeport Indonesia.
” Pertama, pengelolaan pendangkalan sungai yang terdampak limbah tailing harus menjadi prioritas penyelesaian. Kedua, Program-progam PT. FI yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak harus sesuai dengan kebutuhan dan kearifal local masyarakat setempat. Ketiga, PT.FI membangun rumah singgah dengan catatan tanah disiapkan oleh masyarakat. Keempat, PT.FI mendukung Pembangunan Pelabuhan baru di Otawa bersama pemerintah. Dan Kelima, Komite II DPD RI membentuk tim bersama dalam rangka pengawasan pengelolaan limbah Tailing PT.FI,” Jelas pj.Gubernur Ribka Haluk.
Haluk juga mengungkapkan, rapat ini digelar bersama Komite II DPD RI bersama PT.FI dan sejumlah stekolder dan membuahkan hasil bersama untuk menangani dampak limbah tailing di Kabupaten Mimika.
” Peran kami pemerintah daerah adalah memfasilitasi aspirasi yang sebelumnya dilayangkan masyarakat kepada DPR Papua yang dilanjutkan ke DPD RI mengenai dampak limbah tailing yang dialami masyarakat di Kabupaten Mimika dan bagaimana penanganannya. Kita bersyukur sudah ada kesepakatan yang diputuskan bersama atas dampak limbah tailing yang dialami masyarakat Mimika,” Ungkapnya.
Sementara itu, Presiden Direktur PT.FI, Clayton Allen Wenas menyampaikan, Selama ini ada aspirasi dari masyarakat yang disampaikan melalui DPR Papua dan ditindaklanjuti ke DPD RI. Aspirasi itu yang merupakan dampak tailing ke daerah pesisir yang letaknya sekitar 100 Km dari lokasi kerja PT.FI.
“Melalui program CSR, PT.FI selama ini telah menggelontorkan Rp 300 miliar di salah satu distrik yang jumlah penduduknya sekitar 2.000 orang. Akan tetapi, PT.FI juga tidak konsen di daerah itu saja, melainkan hampir ke seluruh wilayah di Kabupaten Mimika,” kata Clayton.
Clayton Wenas juga mengungkapkan, PT.FI siap mendengar aspirasi dari masyarakat karena memang akibat limbah tailing ini telah diprediksi akan ada daerah yang berdampak langsung.
” Karenanya, PT.FI membuat berbagai program yang membantu langsung masyarakat, seperti alat trasportasi laut, agar masyarakat bisa melaut ke daerah yang lebih jauh, membangun pabrik es, membuka perkebunan kelapa 500 hektar, perkebunan sagu 100 hektar dan perkebunan coklat. Ya, Selama ini kita juga telah membuat program untuk memitigasi dampak yang lebih luas kepada masyarakat,” Ungkapnya.
Pada Kesempatan yang sama, Pimpinan Komite II DPD RI Yorrys Raweyai menambahkan, pertemuan digelar untuk menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat melalui DPR Papua yang dilanjutkan ke DPD RI. Tentunya ini merupakan respon yang positif dilakukan, mengingat PT.FI memiliki komitmen yang besar terhadap masyarakat yang terdampak.
“Selama ini melalui program corporate social responsibility (CSR), sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah baik terhadap masyarakat yang terdampak. Bahkan di daerah distrik yang berdampak langsung dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.000 orang, PT.FI telah menyampaikan ada sekitar kurang lebih Rp 300 miliar telah mereka gelontorkan,” Tambah Raweyai.
menegaskan kedepan PT.FI telah berkomitmen bersama pemerintah untuk membuat program tambahan yakni membangun pelabuhan baru. Sehingga pihaknya menilai PT.FI selama ini telah membuat program yang baik untuk mencari jalan keluar terhadap masyarakat dan DPD RI saat ini hadir untuk mencari solusi yang mana telah menuasi kesepakatan.
“ Tadi kita dengar PT.FI selama ini telah berkontribusi membantu alat transportasi kepada masyarakat, bahkan menyiapkan lahan pertanian seperti sagu, kelapa dan kakao. Kedepan, mereka juga berencana akan membangun pelabuhan baru bagi masyarakat disana, itu adalah salah satu poin yang disepakati tadi,” tutupnya. (Theresia)
