JAYAPURA-Dewan Adat Kabupaten Sarmi bersama lima kepala suku besar Kabupate Sarmi menyayangkan kritikan dan rekomendasi KNPI Sarmi terhadap Pj Bupai Sarmi tentang keberadaan Pj Sarmi yang jarang ditempat. Dimana sebelumnya beredar rekomendasi KNPI Sarmi yang meminta digantinya Pj Sarmi saat ini karena dinilai jarang ditempat.
“Untuk menyikapi ini kami ketua-ketua dari lima suku besar mengklarifikasi bahwa pernyataan atau rekomendasi tersebut tidak mengatasnamakan masyarakat adat dan kompoenen pemuda itu tidak benar,”Ungkap Yehezkiel Jenjeman ketua tiga bidang yudikatif dewan adat kabupaten Sarmi didampingi Ricky Yaas, Rafael Werbakay dan Erick Bairi Ketika memberikan keterangan Pers, Selasa (14/2)
Sedangkan menyangkut permintaan KNPI pada Menteri Dalam Negeri untuk mengevaluasi posisi Pj. Bupati Sarmi untuk digantikan dengan yang berkompeten dinilai Dewan Adat Sarmi sangat keliru.
Oleh sebab itu pihaknya meminta kepada KNPI Papua untuk mengevaluasi KNPI Sarmi. Selain itu dirinya pihaknya juga meinta KPK, Kejaksaan Negeri serta Tipikor Polda Papua untuk segera mengaudit keuangan dan aset daerah Kabupaten Sarmi dan pihaknya siap mengawal.
“Dengan ini kami juga mengundang KPK dan Kejaksaan Negeri serta Tipikor Polda Papua untuk segera datang mengaudit keuangan dan aset daerah Kabupaten Sarmi, kami siap kawal,”Pungkasnya.(gin)
JAYAPURA-Dewan Adat Kabupaten Sarmi bersama lima kepala suku besar Kabupate Sarmi menyayangkan kritikan dan rekomendasi KNPI Sarmi terhadap Pj Bupai Sarmi tentang keberadaan Pj Sarmi yang jarang ditempat. Dimana sebelumnya beredar rekomendasi KNPI Sarmi yang meminta digantinya Pj Sarmi saat ini karena dinilai jarang ditempat.
“Untuk menyikapi ini kami ketua-ketua dari lima suku besar mengklarifikasi bahwa pernyataan atau rekomendasi tersebut tidak mengatasnamakan masyarakat adat dan kompoenen pemuda itu tidak benar,”Ungkap Yehezkiel Jenjeman ketua tiga bidang yudikatif dewan adat kabupaten Sarmi didampingi Ricky Yaas, Rafael Werbakay dan Erick Bairi Ketika memberikan keterangan Pers, Selasa (14/2)
Sedangkan menyangkut permintaan KNPI pada Menteri Dalam Negeri untuk mengevaluasi posisi Pj. Bupati Sarmi untuk digantikan dengan yang berkompeten dinilai Dewan Adat Sarmi sangat keliru.
Oleh sebab itu pihaknya meminta kepada KNPI Papua untuk mengevaluasi KNPI Sarmi. Selain itu dirinya pihaknya juga meinta KPK, Kejaksaan Negeri serta Tipikor Polda Papua untuk segera mengaudit keuangan dan aset daerah Kabupaten Sarmi dan pihaknya siap mengawal.
“Dengan ini kami juga mengundang KPK dan Kejaksaan Negeri serta Tipikor Polda Papua untuk segera datang mengaudit keuangan dan aset daerah Kabupaten Sarmi, kami siap kawal,”Pungkasnya.(gin)
