Ribka Haluk : Jangan Ciderai Pemilu di Papua Tengah

NABIRE – Provinsi Papua Tengah menjadi daerah pertama di tanah Papua diselenggarakannya Safari Pemilu TNI, Polri, Pemda dan Penyelenggara Pemilu 2024. Adapun kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin (18/9).

Pj Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM mengingatkan semua pihak yang ada di daerah tersebut untuk tidak menciderai Pemilu pada tahun 2024 mendatang.

“Jangan ciderai Pemilu di Papua Tengah, selain itu masyarakat jangan mau terprovokasi. Cukup hari H datang ke TPS lalu memilih,” tegas Ribka kepada Cenderawasih Pos.

  Menurut Ribka, pengamanan Pemilu bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau TNI-Polri. Melainkan juga perlu keterlibatan partai politik dan seluruh masyarakat yang ada di Papua Tengah.

“Kita harus punya komitmen yang sama untuk menjaga Papua Tengah aman saat Pemilu mendatang. Bisa adu argumentasi, asal jangan dengan kekerasan fisik. Toh pada akhirnya kita ini keluarga,” bebernya.

 Yang perlu diingat kata Ribka, Papua Tengah merupakan daerah otonomi baru (DOB) yang baru saja dimekarkan 11 bulan yang lalu. Sehingga itu, jangan mencederainya dengan konflik.

“Potensi konflik memang ada, namun kita meminimalisir itu. Sama sama membangun komunikasi dan kerja keras, sehingga Pemilu bisa berjalan dengan baik. Karena sesungguhnya ini pesta demokrasi, maka semua rakyat harus merayakannyan dengan suka cita,” ucapnya.

 Sementara itu, dalam acara Safari Pemilu tersebut. Pj Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM juga menyampaikan pesan Presiden RI Joko Widodo tentang pelaksanaan Pemilu. “Ada 6 arahan Presiden RI terkait persiapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024,” ungkap Ribka Haluk dalam sambutannya.

 Adapun keenam arahan Presiden tersebut diantaranya, pertama pastikan agenda penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan tepat waktu, kedua dukungan kepada penyelenggara Pemilu yakni kepada KPU dan Bawaslu, ketiga KPU dapat menjaga dan meningkatkan kualitas Pemilu dengan indicator, partisipasi pemilih, kualitas pendidikan pemilih dan kualitas tata kelola kepemiluan.

“Poin keempat, KPU hati-hati dalam menyelenggarakan Pemilu khususnya terkait isu-isu politik yang tidak terkendali. Kelima kampanye agar dipersingkat, waktu kampanye 90 hari dan keenam agar seluruh aparat negara dikerahkan mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai ke tempat pemungutan suara (TPS),” jelasnya.

  Dikatakan Ribka Haluk, Papua Tengah nantinya akan memiliki jumlah anggota DPR di tingkat provinsi berjumlah 56 orang dengan rincian 45 orang diperoleh dari hasil Pemilu dan 11 orang dari sistem pengangkatan. Sehingga diharapkan menjelang pemilu 2024 ini, para kepala daerah diminta untuk menjaga netralitas ASN.

“Jangan sampai ASN kita terlibat dalam politik praktis. Berdasarkan UU nomor 5 Tahun 2014 pasal 2 huruf (f) terkait netralitas, sehingga ASN harus mengetahui batasan-batasannya yakni fungsi dan kewenangannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan dan pemersatu bangsa,” terangnya.

Lanjut Ribka menerangkan, berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi UU Pasal 201 ayat (5) bahwa ”gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.

“Dengan demikian pada tahun 2023 di wilayah Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah akan ditunjuk penjabat kepala daerah, berdasarkan hal tersebut penjabat kepala daerah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil diwajibkan netral dan tidak berpolitik praktis atau mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah,” kata Ribka.

Ribka Haluk memaparkan sesuai data yang diterima dari Bawaslu bahwa di Papua Tengah juga terdapat 4 kabupaten dalam kategori rawan sangat tinggi yakni Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya dan Dogiyai. Sedangkan kabupaten dalam kategori tinggi yakni kabupaten Mimika, Nabire, Deiyai dan Paniai.

“Menjelang pemilu 2024 kedepan, kita harus memperhatikan beberapa aktivitas yang menimbulkan potensi kerawanan penyelenggaraan Pemilu. Mulai dari aksi protes bagi parpol yang tidak lolos sebagai peserta pemilu, keberatan pendukung calon, sehingga menimbulkan sengketa, penolakan atas putusan sengketa, sulitnya medan geografis sehingga menghambat distribusi logistic pemilu, kericuhan di TPS, intimidasi dan politik uang, pemungutan dan penghitungan suara ulang (PSU) dan demonstrasi pasca hasil pemilu,” tuturnya.

Ribka Haluk menekankan, akan menindaklanjuti pertemuan hari ini, agar seluruh pemerintah kabupaten se-Papua Tengah segera bersinergi dengan KPUD Kabupaten, Bawaslu Kabupaten, Polres dan Kodim, guna mensukseskan pemilu 2024 sesuai dengan tema hari ini “Sinergitas TNI-Polri, Pemda dan penyelenggara pemilu dalam menyukseskan pemilu-2024 guna terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif di Provinsi Papua Tengah”.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri menyebut dengan Safari Pemilu yang diselenggarakan di Papua Tengah menjadi cikal bakal melahirkan pesta demokrasi yang baik.

NABIRE – Provinsi Papua Tengah menjadi daerah pertama di tanah Papua diselenggarakannya Safari Pemilu TNI, Polri, Pemda dan Penyelenggara Pemilu 2024. Adapun kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin (18/9).

Pj Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM mengingatkan semua pihak yang ada di daerah tersebut untuk tidak menciderai Pemilu pada tahun 2024 mendatang.

“Jangan ciderai Pemilu di Papua Tengah, selain itu masyarakat jangan mau terprovokasi. Cukup hari H datang ke TPS lalu memilih,” tegas Ribka kepada Cenderawasih Pos.

  Menurut Ribka, pengamanan Pemilu bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau TNI-Polri. Melainkan juga perlu keterlibatan partai politik dan seluruh masyarakat yang ada di Papua Tengah.

“Kita harus punya komitmen yang sama untuk menjaga Papua Tengah aman saat Pemilu mendatang. Bisa adu argumentasi, asal jangan dengan kekerasan fisik. Toh pada akhirnya kita ini keluarga,” bebernya.

 Yang perlu diingat kata Ribka, Papua Tengah merupakan daerah otonomi baru (DOB) yang baru saja dimekarkan 11 bulan yang lalu. Sehingga itu, jangan mencederainya dengan konflik.

“Potensi konflik memang ada, namun kita meminimalisir itu. Sama sama membangun komunikasi dan kerja keras, sehingga Pemilu bisa berjalan dengan baik. Karena sesungguhnya ini pesta demokrasi, maka semua rakyat harus merayakannyan dengan suka cita,” ucapnya.

 Sementara itu, dalam acara Safari Pemilu tersebut. Pj Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM juga menyampaikan pesan Presiden RI Joko Widodo tentang pelaksanaan Pemilu. “Ada 6 arahan Presiden RI terkait persiapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024,” ungkap Ribka Haluk dalam sambutannya.

 Adapun keenam arahan Presiden tersebut diantaranya, pertama pastikan agenda penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan tepat waktu, kedua dukungan kepada penyelenggara Pemilu yakni kepada KPU dan Bawaslu, ketiga KPU dapat menjaga dan meningkatkan kualitas Pemilu dengan indicator, partisipasi pemilih, kualitas pendidikan pemilih dan kualitas tata kelola kepemiluan.

“Poin keempat, KPU hati-hati dalam menyelenggarakan Pemilu khususnya terkait isu-isu politik yang tidak terkendali. Kelima kampanye agar dipersingkat, waktu kampanye 90 hari dan keenam agar seluruh aparat negara dikerahkan mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai ke tempat pemungutan suara (TPS),” jelasnya.

  Dikatakan Ribka Haluk, Papua Tengah nantinya akan memiliki jumlah anggota DPR di tingkat provinsi berjumlah 56 orang dengan rincian 45 orang diperoleh dari hasil Pemilu dan 11 orang dari sistem pengangkatan. Sehingga diharapkan menjelang pemilu 2024 ini, para kepala daerah diminta untuk menjaga netralitas ASN.

“Jangan sampai ASN kita terlibat dalam politik praktis. Berdasarkan UU nomor 5 Tahun 2014 pasal 2 huruf (f) terkait netralitas, sehingga ASN harus mengetahui batasan-batasannya yakni fungsi dan kewenangannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan dan pemersatu bangsa,” terangnya.

Lanjut Ribka menerangkan, berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi UU Pasal 201 ayat (5) bahwa ”gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.

“Dengan demikian pada tahun 2023 di wilayah Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah akan ditunjuk penjabat kepala daerah, berdasarkan hal tersebut penjabat kepala daerah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil diwajibkan netral dan tidak berpolitik praktis atau mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah,” kata Ribka.

Ribka Haluk memaparkan sesuai data yang diterima dari Bawaslu bahwa di Papua Tengah juga terdapat 4 kabupaten dalam kategori rawan sangat tinggi yakni Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya dan Dogiyai. Sedangkan kabupaten dalam kategori tinggi yakni kabupaten Mimika, Nabire, Deiyai dan Paniai.

“Menjelang pemilu 2024 kedepan, kita harus memperhatikan beberapa aktivitas yang menimbulkan potensi kerawanan penyelenggaraan Pemilu. Mulai dari aksi protes bagi parpol yang tidak lolos sebagai peserta pemilu, keberatan pendukung calon, sehingga menimbulkan sengketa, penolakan atas putusan sengketa, sulitnya medan geografis sehingga menghambat distribusi logistic pemilu, kericuhan di TPS, intimidasi dan politik uang, pemungutan dan penghitungan suara ulang (PSU) dan demonstrasi pasca hasil pemilu,” tuturnya.

Ribka Haluk menekankan, akan menindaklanjuti pertemuan hari ini, agar seluruh pemerintah kabupaten se-Papua Tengah segera bersinergi dengan KPUD Kabupaten, Bawaslu Kabupaten, Polres dan Kodim, guna mensukseskan pemilu 2024 sesuai dengan tema hari ini “Sinergitas TNI-Polri, Pemda dan penyelenggara pemilu dalam menyukseskan pemilu-2024 guna terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif di Provinsi Papua Tengah”.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri menyebut dengan Safari Pemilu yang diselenggarakan di Papua Tengah menjadi cikal bakal melahirkan pesta demokrasi yang baik.