25.7 C
Jayapura
Sunday, October 1, 2023

Pemprov Papua Akan Usulkan PSBB

JAYAPURA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berencana mengusulkan penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala besar) ke Menteri Kesehatan RI.

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE., M.Si., mengatakan, usulan PSBB akan diajukan ke Menteri Kesehatan apabila sampai dengan Jumat (1/5) nanti, masih ada peningkatan kasus positif Covid-19. Khususnya di wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan Mimika.   

“Ini sebagai bukti keseriusan kita di tingkat provinsi, kalau sampai hari Jumat  nanti, di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, dan Mimika masih ada (peningkatan) kasus positif lagi, maka kita akan meminta kepada Menteri Kesehatan agar diterapkan PSBB,” tegas Wagub Klemen Tinal, Sabtu (25/4).

Dalam penanganan Covid-19, Wagub Klemen Tinal berharap tidak ada ego dari setiap pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Papua. Terutama kepala daerah.

Menurutnya, sudah semestinya pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi serta stakeholder terkait, saling bergandengan tangan.

“Saya minta, semua tidak ada ego masing-masing. Kita bergandengan tangan, kita atasi situasi Covid 19 di Papua. Semua harus sama, sehingga daerah ini harus aman dari Covid-19,” pinta Wagub Klemen Tinal.

Baca Juga :  Tertimpa Pohon, Seorang Wanita Tewas

Dirinya berharap, pemerintah tingkat kabupaten/kota tidak ingkar janji perihal kesepakatan bersama yang telah ditandatangi bersama dalam kaitannya dengan penanganan Covid -9.

“Ini hal yang sederhana saja. Kalau pertama kita mulai sepakat untuk menerapkan pembatasan sosial yang diperluas dan diperketat mulai Maret lalu, dimana semua bupati/wali kota hadir dan tandatangan bersama, maka itu komitmen bersama. Kalau sudah merupakan komitmen bersama, maka tidak boleh ingkar janji. Sebaliknya, kalau sudah tandatangan kesepakatan bersama, maka susah-senang tangani Covid ini sampai selsai,” tambahnya.

Dengan kata lain, jikalau terdapat daerah yang jadwal/waktu pembatasan sosialnya tidak merujuk pada hasil kesepakatan bersama yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Papua, maka sudah jelas itu bukan menjadi kesepakatan bersama lagi. Menurutnya sudah bukan aturan pemerintah, sebaliknya kemauan pribadi.

Wagub Tinal melanjutkan, jikalau kemudian pemerintah kota melaksanakan aturan yang berbeda dengan kesepakatan, tidak heran kasus positif semakin terus meningkat. Padahal, hal tersebut tidak diinginkan terjadi.

Baca Juga :  1 Desember, 3 Wilayah Rawan Dipetakan Polisi

“Tapi kalau di Mimika, terjadi (peningkatan kasus positif) karena pesawat diperbolehkan masuk. Pasalnya, di Mimika itu, sampai 4 April, baru 4 kasus positif, sejak pertama Covid masuk Papua di bulan Maret. Hari ini, Mimika sudah 41 kasus positif. Dimana peningkatan terjadi hanya dalam dua minggu. Makanya, jangan anggap main-main. Mari ikuti. Sebab kalau mereka ikuti semua yang pemerintah sampaikan, mungkin tidak akan terjadi,” sambungnya.

Menurutnya, dengan jumlah populasi orang Papua yang mencapai 3 juta jiwa, semua bupati/wali kota harus bergandengan bersama Pemprov Papua dan semua stakeholder terkait mengatasi situasi Covid-19.

“Sehingga harapannya, semua yang sakit bisa sembuh. Anak-anak bisa kembali sekolah, orang kerja bisa kembali berkantor, nelayan bisa melaut, dan petani bisa kembali ke sawah/kebun, dan semua suka cita ada di tanah Papua,” pungkasnya. (gr/dil/roy/nat)

JAYAPURA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berencana mengusulkan penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala besar) ke Menteri Kesehatan RI.

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE., M.Si., mengatakan, usulan PSBB akan diajukan ke Menteri Kesehatan apabila sampai dengan Jumat (1/5) nanti, masih ada peningkatan kasus positif Covid-19. Khususnya di wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan Mimika.   

“Ini sebagai bukti keseriusan kita di tingkat provinsi, kalau sampai hari Jumat  nanti, di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, dan Mimika masih ada (peningkatan) kasus positif lagi, maka kita akan meminta kepada Menteri Kesehatan agar diterapkan PSBB,” tegas Wagub Klemen Tinal, Sabtu (25/4).

Dalam penanganan Covid-19, Wagub Klemen Tinal berharap tidak ada ego dari setiap pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Papua. Terutama kepala daerah.

Menurutnya, sudah semestinya pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi serta stakeholder terkait, saling bergandengan tangan.

“Saya minta, semua tidak ada ego masing-masing. Kita bergandengan tangan, kita atasi situasi Covid 19 di Papua. Semua harus sama, sehingga daerah ini harus aman dari Covid-19,” pinta Wagub Klemen Tinal.

Baca Juga :  Uskup se-Papua Keluarkan Seruan

Dirinya berharap, pemerintah tingkat kabupaten/kota tidak ingkar janji perihal kesepakatan bersama yang telah ditandatangi bersama dalam kaitannya dengan penanganan Covid -9.

“Ini hal yang sederhana saja. Kalau pertama kita mulai sepakat untuk menerapkan pembatasan sosial yang diperluas dan diperketat mulai Maret lalu, dimana semua bupati/wali kota hadir dan tandatangan bersama, maka itu komitmen bersama. Kalau sudah merupakan komitmen bersama, maka tidak boleh ingkar janji. Sebaliknya, kalau sudah tandatangan kesepakatan bersama, maka susah-senang tangani Covid ini sampai selsai,” tambahnya.

Dengan kata lain, jikalau terdapat daerah yang jadwal/waktu pembatasan sosialnya tidak merujuk pada hasil kesepakatan bersama yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Papua, maka sudah jelas itu bukan menjadi kesepakatan bersama lagi. Menurutnya sudah bukan aturan pemerintah, sebaliknya kemauan pribadi.

Wagub Tinal melanjutkan, jikalau kemudian pemerintah kota melaksanakan aturan yang berbeda dengan kesepakatan, tidak heran kasus positif semakin terus meningkat. Padahal, hal tersebut tidak diinginkan terjadi.

Baca Juga :  Dana dari Pusat Turun, Pemulihan Ekonomi Jadi Tugas Berat

“Tapi kalau di Mimika, terjadi (peningkatan kasus positif) karena pesawat diperbolehkan masuk. Pasalnya, di Mimika itu, sampai 4 April, baru 4 kasus positif, sejak pertama Covid masuk Papua di bulan Maret. Hari ini, Mimika sudah 41 kasus positif. Dimana peningkatan terjadi hanya dalam dua minggu. Makanya, jangan anggap main-main. Mari ikuti. Sebab kalau mereka ikuti semua yang pemerintah sampaikan, mungkin tidak akan terjadi,” sambungnya.

Menurutnya, dengan jumlah populasi orang Papua yang mencapai 3 juta jiwa, semua bupati/wali kota harus bergandengan bersama Pemprov Papua dan semua stakeholder terkait mengatasi situasi Covid-19.

“Sehingga harapannya, semua yang sakit bisa sembuh. Anak-anak bisa kembali sekolah, orang kerja bisa kembali berkantor, nelayan bisa melaut, dan petani bisa kembali ke sawah/kebun, dan semua suka cita ada di tanah Papua,” pungkasnya. (gr/dil/roy/nat)

spot_img
spot_img

Artikel Terkait

spot_img
spot_img
spot_img

Terpopuler

spot_img

Artikel Terbaru

spot_img