JAYAPURA-Wakil Ketua I DPR Papua, Dr Yunus Wonda menyatakan bahwa pihak DPR Papua mensinyalir masih ada mantan pejabat Pemprov yang menguasai aset pemerintah. Ini biasanya dilakukan dengan dalih telah mengabdi selama puluhan tahun, sehingga patut untuk mendapatkan barang tersebut. Kata Yunus biasa yang paling sering dikuasai adalah kendaraan roda empat maupun perumahan.
Dikatakan para pejabat ini disarankan untuk bisa segera mengembalikan, sebelum dilakukan pendataan yang akhirnya mengggiring KPK untuk turun mengecek. Ini bukan tidak pernah, melainkan beberapa tahun lalu sudah pernah dilakukan, dimana KPK datang dan mendata langsung dan ternyata banyak temuan.
“Pansus aset ini sudah terbentuk lama, namun tahun ini kerjanya lebih luas dan menyeluruh. Tidak hanya mendata di daerah Papua tetapi juga mengecek aset yang ada di Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Jika ada asset yang bisa dihibahkan ke provinsi baru maka itu akan dilakukan guna memperbaiki neraca aset,” kata Yunus Wonda saat diwawancarai di halaman kantor DPRP, Rabu (24/5).
Ia menyatakan bahwa untuk pejabat termasuk kepala OPD diminta agar hanya memiliki atau menguasai 1 unit kendaraan. Jangan lebih dari itu, sebab sebelumnya sempat terungkap jika kepala dinas menguasai lebih dari 1 unit mobil.
“Satu kepala dinas 1 unit mobil saja, jangan lebih. Ini seperti kami juga dulu di DPR yang akhirnya mengembalikan kendaraan jika lebih dari 1. Dulu saya menggunakan 3 unit tapi sekarang saya hanya gunakan 1 unit yakni Toyota Fortuner,” beber Yunus.
Ini juga perlu dilakukan pihak eksekutif agar tidak menjadi temuan. Selain itu, para pensiunan pejabat juga sebaiknya legowo menyerahkan kendaraan yang sejatinya sudah bukan haknya lagi. “Kan tidak enak juga seharusnya sudah pensiun dan istirahat tapi nama masih dicantumkan dan masih dikejar-kejar,” sindirnya.
Lalu jika mengatakan selama ini telah mengabdi untuk negara dan sudah mengabdi puluhan tahun, sehingga merasa layak menguasai kendaraan tersebut, kata Yunus, pandangan tersebut kurang tepat. Sebab selama mengabdi pasti semua digaji oleh negara dan tidak bisa mengatakan karena sudah kerja, maka bisa mengambil semaunya.
“Ingat negara tidak pernah mempekerjakan kita secara gratis, tapi ada gaji dan negara sudah menjalankan tanggungjawabnya, jadi menurut saya jika para pensiunan masih ada yang menguasai kendaraan ya dengan kerelaan, sebaiknya dikembalikan dan jangan justru menjadi temuan,” imbuhnya. (ade/tri)
