25.7 C
Jayapura
Sunday, June 4, 2023

Dituding Fasilitasi Demo, ini Tanggapan Ketua DPRD Lanny Jaya

JAYAPURA – Ketua DPRD Kabupaten, Lanny Jaya Tanus Kogoya secara tegas menolak pernyataan Bupati Lanny Jaya, Befa Yigibalom yang menuding ketua dan anggota DPRD Lanny Jaya memfasilitasi demonstrasi tolak Otsus di Kabupaten Lanny Jaya.
Tanus mengatakan tudingan tersebut sangat tidak berdasar dan sepihak. Untuk itu demi menjaga nama baik lembaga, sebagai ketua DPRD pihaknya memastikan akan segera memanggil Bupati Lanny Jaya.
“Kami membantah pernyataan bupati yang jelas tidak berdasar, sepihak dan tanpa bukti itu. Nanti kami akan panggil bupati untuk pertanyakan itu, karena ini nama baik pimpinan lembaga, anggota dan nama baik lembaga,” tegas Tanus melalui sambungan telepon kepada Cederawasih Pos, Rabu, (31/3).
Tanus menjelaskan pada tangal 18 Maret lalu para pendemo yang ia temui berjumlah sekira ratusan orang. Mereka merupakan perwakilan dari berbagai unsur di antaranya mahasiswa, tokoh agama, LMA, tokoh masyarakat dan lainnya.
Saat pendemo datang, Tanus mengaku belum berada di kantornya dan masih di atasi oleh anggota DPR lainya.
“Jangan asal menilai. Saat demo saya ada di rumah. Jadi Ketua Komisi A Terius Yigibalom yang duluan terima (pendemo) hampir 30 menit baru saya tiba. Ini tudingan (pendemo) difasilitasi oleh ketua dan anggota DPRD tidak benar, kalau beliau (bupati) buat pernyataan harus dibuktikan jangan buat pernyataan tanpa bukti. Ini kan pernyataan sepihak lewat persepsi pribadi,” ujarnya.
Ia mengatakan, sebagai anggota DPR yang dipilih langsung oleh masyarakat ketika masyarakat melakukan demo di kantor DPR, sah-sah saja ketika diberikan air minum karena DPR dipilih oleh masyarakat.
“Kalau misal orang datang demo lalu dikasih air mineral, itu kan biasa, bukan kita yang suruh demo. Ini murni aspirasi. Jangan bupati salah paham dan mendengar informasi yang salah dari orang bawahan yang tidak paham kondisi lapangan,”bebernya.
Menurut dia, demo tersebut tidak murni dan hanya dilakukan oknum-oknum tertentu yang memiliki kepentingan politik.(oel/nat)

Baca Juga :  Sudah 116.904 Warga Merauke Terima Vaksin

JAYAPURA – Ketua DPRD Kabupaten, Lanny Jaya Tanus Kogoya secara tegas menolak pernyataan Bupati Lanny Jaya, Befa Yigibalom yang menuding ketua dan anggota DPRD Lanny Jaya memfasilitasi demonstrasi tolak Otsus di Kabupaten Lanny Jaya.
Tanus mengatakan tudingan tersebut sangat tidak berdasar dan sepihak. Untuk itu demi menjaga nama baik lembaga, sebagai ketua DPRD pihaknya memastikan akan segera memanggil Bupati Lanny Jaya.
“Kami membantah pernyataan bupati yang jelas tidak berdasar, sepihak dan tanpa bukti itu. Nanti kami akan panggil bupati untuk pertanyakan itu, karena ini nama baik pimpinan lembaga, anggota dan nama baik lembaga,” tegas Tanus melalui sambungan telepon kepada Cederawasih Pos, Rabu, (31/3).
Tanus menjelaskan pada tangal 18 Maret lalu para pendemo yang ia temui berjumlah sekira ratusan orang. Mereka merupakan perwakilan dari berbagai unsur di antaranya mahasiswa, tokoh agama, LMA, tokoh masyarakat dan lainnya.
Saat pendemo datang, Tanus mengaku belum berada di kantornya dan masih di atasi oleh anggota DPR lainya.
“Jangan asal menilai. Saat demo saya ada di rumah. Jadi Ketua Komisi A Terius Yigibalom yang duluan terima (pendemo) hampir 30 menit baru saya tiba. Ini tudingan (pendemo) difasilitasi oleh ketua dan anggota DPRD tidak benar, kalau beliau (bupati) buat pernyataan harus dibuktikan jangan buat pernyataan tanpa bukti. Ini kan pernyataan sepihak lewat persepsi pribadi,” ujarnya.
Ia mengatakan, sebagai anggota DPR yang dipilih langsung oleh masyarakat ketika masyarakat melakukan demo di kantor DPR, sah-sah saja ketika diberikan air minum karena DPR dipilih oleh masyarakat.
“Kalau misal orang datang demo lalu dikasih air mineral, itu kan biasa, bukan kita yang suruh demo. Ini murni aspirasi. Jangan bupati salah paham dan mendengar informasi yang salah dari orang bawahan yang tidak paham kondisi lapangan,”bebernya.
Menurut dia, demo tersebut tidak murni dan hanya dilakukan oknum-oknum tertentu yang memiliki kepentingan politik.(oel/nat)

Baca Juga :  Papua Dapat Perhatian Khusus, Rp 23 M Lebih Untuk Logistik 11 Kabupaten

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru