25.7 C
Jayapura
Saturday, September 23, 2023

Kelangkaan Masker Termasuk Maladministrasi

JAKARTA, Jawa Pos – Kelangkaan masker di sejumlah daerah dan terbatasnya alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan (nakes) di beberapa fasilitas kesehatan (faskes) menjadi perhatian Ombudsman RI (ORI). Lembaga negara itu menyebut pemerintah telah melakukan maladministrasi karena membiarkan kondisi tersebut.

“Melakukan pembiaran (kelangkaan masker dan APD) sehingga kebutuhan masyarakat dan pelayanan kesehatan terganggu adalah suatu maladministrasi,” kata Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih, kemarin (8/4).

Alamsyah menjelaskan pihaknya telah mencermati kondisi kelangkaan masker dan APD itu jauh-jauh hari. Bahkan, ORI juga terus mengikuti kontroversi ekspor masker dan APD di tengah pandemi Covid-19. “Kami telah menyampaikan ke publik pada 8 Maret lalu bahwa prinsipnya pemerintah patut menerbitkan kebijakan larangan ekspor (masker dan APD),” jelasnya.

Baca Juga :  Dibubarkan Polisi, 23 Mahasiswa Diamankan

Menurut Alamsyah ekspor masker dan APD semestinya dilarang atau dibatasi oleh pemerintah. Sehingga kelangkaan barang itu tidak terjadi seperti sekarang ini. “Jika pemerintah menyadari kebutuhan domestik tinggi maka pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan domestic market obligation bagi industri yang memproduksi,” paparnya.

ORI meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) atau instansi terkait untuk mengusulkan pembatasan ekspor bahan baku masker, masker jadi, antiseptik, dan APD. Usulan itu dikirim ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) selaku instansi yang mengurusi ekspor dan impor. “Sehingga ekspor produk tersebut dapat dicegah dan diawasi,” terangnya. (tyo/JPG)

JAKARTA, Jawa Pos – Kelangkaan masker di sejumlah daerah dan terbatasnya alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan (nakes) di beberapa fasilitas kesehatan (faskes) menjadi perhatian Ombudsman RI (ORI). Lembaga negara itu menyebut pemerintah telah melakukan maladministrasi karena membiarkan kondisi tersebut.

“Melakukan pembiaran (kelangkaan masker dan APD) sehingga kebutuhan masyarakat dan pelayanan kesehatan terganggu adalah suatu maladministrasi,” kata Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih, kemarin (8/4).

Alamsyah menjelaskan pihaknya telah mencermati kondisi kelangkaan masker dan APD itu jauh-jauh hari. Bahkan, ORI juga terus mengikuti kontroversi ekspor masker dan APD di tengah pandemi Covid-19. “Kami telah menyampaikan ke publik pada 8 Maret lalu bahwa prinsipnya pemerintah patut menerbitkan kebijakan larangan ekspor (masker dan APD),” jelasnya.

Baca Juga :  Wawalkot dan Ombusdman Papua Sidak Pelayanan Publik

Menurut Alamsyah ekspor masker dan APD semestinya dilarang atau dibatasi oleh pemerintah. Sehingga kelangkaan barang itu tidak terjadi seperti sekarang ini. “Jika pemerintah menyadari kebutuhan domestik tinggi maka pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan domestic market obligation bagi industri yang memproduksi,” paparnya.

ORI meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) atau instansi terkait untuk mengusulkan pembatasan ekspor bahan baku masker, masker jadi, antiseptik, dan APD. Usulan itu dikirim ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) selaku instansi yang mengurusi ekspor dan impor. “Sehingga ekspor produk tersebut dapat dicegah dan diawasi,” terangnya. (tyo/JPG)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru