JAYAPURA – Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura, Mukri Hamadi menyebut bahwa saat ini ada situasi yang dilematis terjadi dihampir seluruh DPR. Pasalnya dalam pengambilan keputusan di DPR khususnya melalui pleno jika tak mengalami kondisi seperti sekarang maka harus dilakukan dengan bertemu di dalam ruangan sidang atau ruang rapat. Nah dengan pandemi Covid 19 ini kegiatan ngumpul ngumpul sudah tak diijinkan apalagi dengan jumlah puluhan.
Satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan virtual atau menggunakan video call dimana saat ini DPR banyak menggunakan aplikasi zoom. Hanya saja disitulah yang jadi masalah dimana dalam Tata Tertib DPR manapun belum disebutkan bahwa rapat pleno dan pengambilan keputusan bisa dilakukan menggunakan virtual. Artinya keputusan yang bulat bisa disepakati lewat virtual jika ada aturannya.
“Nah ini juga yang sedang kami pikirkan sebab rapat untuk bertemu bertatap muka langsung dianjurkan untuk tidak dilakukan tetapi menggunakan teknologi. Hanya saja untuk keputusannya itu belum diatur dalam Tatib sehingga harus dilakukan perubahan atau penambahan dulu,” kata Mukri, melalui ponselnya belum lama ini.
Akan tetapi soal baru juga muncul dimana untuk menambahkan dalam tata tertib juga harus dilakukan lewat rapat pleno dan melakukan pertemuan sehingga terlihat serba salah. “Ini yang sedang kami cari jalan keluarnya seperti apa. Kami juga minta Sekwan untuk melihat apa yang bisa kami lakukan dengan tetap mendapatkan hasil pleno namun dengan cara yang tak salah juga,” imbuhnya. (ade/wen)
JAYAPURA – Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura, Mukri Hamadi menyebut bahwa saat ini ada situasi yang dilematis terjadi dihampir seluruh DPR. Pasalnya dalam pengambilan keputusan di DPR khususnya melalui pleno jika tak mengalami kondisi seperti sekarang maka harus dilakukan dengan bertemu di dalam ruangan sidang atau ruang rapat. Nah dengan pandemi Covid 19 ini kegiatan ngumpul ngumpul sudah tak diijinkan apalagi dengan jumlah puluhan.
Satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan virtual atau menggunakan video call dimana saat ini DPR banyak menggunakan aplikasi zoom. Hanya saja disitulah yang jadi masalah dimana dalam Tata Tertib DPR manapun belum disebutkan bahwa rapat pleno dan pengambilan keputusan bisa dilakukan menggunakan virtual. Artinya keputusan yang bulat bisa disepakati lewat virtual jika ada aturannya.
“Nah ini juga yang sedang kami pikirkan sebab rapat untuk bertemu bertatap muka langsung dianjurkan untuk tidak dilakukan tetapi menggunakan teknologi. Hanya saja untuk keputusannya itu belum diatur dalam Tatib sehingga harus dilakukan perubahan atau penambahan dulu,” kata Mukri, melalui ponselnya belum lama ini.
Akan tetapi soal baru juga muncul dimana untuk menambahkan dalam tata tertib juga harus dilakukan lewat rapat pleno dan melakukan pertemuan sehingga terlihat serba salah. “Ini yang sedang kami cari jalan keluarnya seperti apa. Kami juga minta Sekwan untuk melihat apa yang bisa kami lakukan dengan tetap mendapatkan hasil pleno namun dengan cara yang tak salah juga,” imbuhnya. (ade/wen)
