JAYAPURA– Pemerintah Kota Jayapura berkomitmen untuk lebih seriusi lagi melakukan penanganan masalah stunting yang terjadi di masyarakat. Sementara itu komitmen Pemkot Jayapura ini tertuang di dalam kegiatan Aksi Konvergensi Rembuk Stunting yang melibatkan stakeholder dan Forkompimda yang berlangsung di Aula Rapat Kantor Wali Kota Jayapura, Senin (18/9)
Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pakey menyampaikan, stunting dapat menjadi prediktor rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap produktifitas dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, sehingga pencegahan dan penanggulangan stunting menjadi sangat penting.
“Jadi, Rembuk Stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota,” ucap Dr. Frans Pekey, M.Si dalam sambutan yang dibacakan Kepala Bappeda Kota Jayapura, Rory Cony Huwae pada kegiatan Aksi Konvergensi Rembuk Stunting, Senin (18/9) pagi.
Kata Frans Pekey, Rembuk Stunting ini penting dilakukan untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor atau lembaga non-pemerintah dan masyarakat.
“Dalam Penanganan Stunting ini ada lima pilar yang wajib dilakukan oleh pemerintah yakni, Komitmen Pimpinan, Kampanye Perubahan Perilaku, Konvergensi Perubahan, Akses Pangan Bergizi, Pemantauan dan Evaluasi,” terang Frans Pekey.
Kata Pekey, Kovergensi Stunting sebagai suatu pendekatan penurunan stunting dalam upaya menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian lintas sektor antar Pemerintah dan masyarakat secara terkordinir.
“Saat ini prevalensi stunting di Kota Jayapura berdasarkan survei status gizi Indonesia 2022 berada pada posisi 20,6 persen. Tentu ini menjadi perhatian serius kita bersama,” ujar Frans Pakey.
Frans Pekey menjelaskan, Rembuk Stunting bertujuan untuk membangun komitmen Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait dalam mengambil langkah-langkah upaya percepatan penurunan stunting di Kota Jayapura.
“Saya berharap lewat Rembuk Stunting ini kita bangun komitmen bersama untuk menjadi tolak ukur dalam upaya penurunan stanting di Kota Jayapura,” tutur Frans Pekey.
Sementara itu Kepala Kepala DP3AKB Kota Jayapura, Betty Antonetha Puy, SE, MPA mengatakan, permasalahan stunting merupakan salah satu bagian dari double burden malnutrition (DBM) mempunyai dampak yang sangat merugikan baik dari segi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang.
“Saat ini, 1 dari 5 balita Indonesia tergolong stunting atau sekitar 21,6 % (SSGI). Pemenuhan gizi pada balita stunting dan calon pengantin merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mencegah terjadinya stunting dan mengoreksi balita stunting,” beber Betty Puy.
Betty mengaku, Presiden Joko Widodo menekankan agar angka prevalensi stunting dapat diturunkan menjadi 14 persen pada tahun 2024, smentara berdasarkan data survei status gizi balita Indonesia tahun 2022 sebesar 21,6 %.
“Kalau kita lihat memang angka prevalensi tersebut secara nasional telah turun dari sebelumnya, 24,4% di tahun 2021 turun menjadi 21,6 % di tahun 2022, namun di Provinsi Papua mengalami kenaikan yaitu dari 29,5% di tahun 2021 naik menjadi 34,6% di tahun 2022,” ungkap Betty Puy.
Tambah Betty Puy, khusus di Kota Jayapura ada di Angka 20,6% dengan demikian di tahun 2023 di perlukan berbagai upaya untuk melakukan percepatan-percepatan target tersebut dapat dicapai.
Berdasarkan target nasional penurunan stunting 14% tahun 2024, maka Kota Jayapura dengan angka stunting 20,6% di tahun 2022, dibutuhkan angka penurunan 6,6% selama 2 tahun ke depan, atau per tahunnya turun 3,3%.
Betty menjelaskan, Kota Jayapura telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) baik di Tingkat Kota maupun tingkat kampung/kelurahan, dimana salah satu tugas dan fungsinya adalah mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu dilaksanakan Kegiatan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kota Jayapura dengan mengangkat tema, “Aksi 3 Rembuk Stunting”.
Adapun maksud dan tujuan di laksanakannya Penguatan Integritas Mekanisme Operasional Rembuk Stunting di Kota Jayapura adalah yakni, menyampaikan hasil Analisis Situasi dan Rancangan Rencana Kegiatan intervensi penurunan stunting kota terintegrasi.
Selain itu, Mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi. Membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi di Kota Jayapura dan membangun komitmen public dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegritas di Kota Jayapura.
Sementara itu kegiatan Rembuk Stunting Pemerintah Kota Jayapura ini dilanjutkan dengan penandatangan pernyataan komitmen pelayanan percepata penurunan stunting terintegritas di Kota Jayapura. (*/tri)
