JAYAPURA-Penjabat Walikota Jayapura meminta sirkulasi bongkar muat barang di pelabuhan Kota Jayapura tidak berlarut-larut. “Tadi saya sampaikan apresiasi juga ke Pelindo, karena sekarang maksimal lima hari sudah selesai,” kata pJ Walikota Jayapura, Frans Pekey, Rabu (24/5).
Apalagi proses barang bongkar muat barang barang kebutuhan pokok atau bahan makanan. Apapun persoalan yang terjadi di pelabuhan itu, diharapkan tidak sampai menganggu proses distribusi barang barang kebutuhan pokok.
Karena saat ini pemerintah dari pusat hingga daerah sedang berupaya untuk menekan inflasi. Sehingga apabila ada persoalan yang dapat mengganggu proses distribusi barang barang ini harus bisa diatasi.
“Saya berharap jika ada persoalan yang terjadi tidak mengganggu alur distribusi barang dari pelabuhan Jayapura itu,” imbuhnya.
Sehingga pada akhirnya potensi tersebut tidak mengganggu stabilitas harga, yang kemudian menimbulkan gejolak harga dan inflasi.
Terkait adanya barang barang kebutuhan pokok yang masih tertahan di pelabuhan, pihaknya juga meminta BPOM untuk melakukan pengawasan. Karena apabila ada bahan makanan yang tertahan terlalu lama pasti akan kedaluwarsa dan sudah pasti tidak layak lagi untuk dikonsmsi.
“Bahan makanan dan obat obatan itu ada batas waktu eksplayernya. Kalau itu sudah lewat tidak boleh didistribusikan. Karena itu saya minta ke balai pom untuk melakukan pengawasan ketat terhadap bahan makanan dan obatan di pelabuhan. Apabila ekspayernya tinggal satu bulan maka itu tidak boleh diedarkan lagi,” katanya.
Diketahui, Frans Pekey melakukan sidak langsung ke Pelindo terkait dengan persoalan penahanan barang milik salah distributor sembako yang dilakukan oleh PT Spil. Bahkan barang barang tersebut ada yang sudah ditahan lebih dari 100 hari. Sehingga pemerintah juga perlu memastikan barang barang tersebut masih layak atau tidak untuk dikonsumsi. (roy/tri)
JAYAPURA-Penjabat Walikota Jayapura meminta sirkulasi bongkar muat barang di pelabuhan Kota Jayapura tidak berlarut-larut. “Tadi saya sampaikan apresiasi juga ke Pelindo, karena sekarang maksimal lima hari sudah selesai,” kata pJ Walikota Jayapura, Frans Pekey, Rabu (24/5).
Apalagi proses barang bongkar muat barang barang kebutuhan pokok atau bahan makanan. Apapun persoalan yang terjadi di pelabuhan itu, diharapkan tidak sampai menganggu proses distribusi barang barang kebutuhan pokok.
Karena saat ini pemerintah dari pusat hingga daerah sedang berupaya untuk menekan inflasi. Sehingga apabila ada persoalan yang dapat mengganggu proses distribusi barang barang ini harus bisa diatasi.
“Saya berharap jika ada persoalan yang terjadi tidak mengganggu alur distribusi barang dari pelabuhan Jayapura itu,” imbuhnya.
Sehingga pada akhirnya potensi tersebut tidak mengganggu stabilitas harga, yang kemudian menimbulkan gejolak harga dan inflasi.
Terkait adanya barang barang kebutuhan pokok yang masih tertahan di pelabuhan, pihaknya juga meminta BPOM untuk melakukan pengawasan. Karena apabila ada bahan makanan yang tertahan terlalu lama pasti akan kedaluwarsa dan sudah pasti tidak layak lagi untuk dikonsmsi.
“Bahan makanan dan obat obatan itu ada batas waktu eksplayernya. Kalau itu sudah lewat tidak boleh didistribusikan. Karena itu saya minta ke balai pom untuk melakukan pengawasan ketat terhadap bahan makanan dan obatan di pelabuhan. Apabila ekspayernya tinggal satu bulan maka itu tidak boleh diedarkan lagi,” katanya.
Diketahui, Frans Pekey melakukan sidak langsung ke Pelindo terkait dengan persoalan penahanan barang milik salah distributor sembako yang dilakukan oleh PT Spil. Bahkan barang barang tersebut ada yang sudah ditahan lebih dari 100 hari. Sehingga pemerintah juga perlu memastikan barang barang tersebut masih layak atau tidak untuk dikonsumsi. (roy/tri)
