JAYAPURA – Sekjend Barisan Merah Putih Provinsi Papua, Yonas Nusi berpendapat bahwa upaya pemerintah provinsi Papua untuk memberikan bantuan kepada masyarakat tanpa pandang bulu khususnya yang tergabung dalam paguyuban atau organisasi kemasyarakatan sejatinya sangat baik. Hanya yang jadi soal saat ini adalah tidak semua masyarakat yang berada dalam paguyuban memiliki nomor induk kependudukan sementara yang menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut adalah terdaftar dan memiliki identitas tersebut.
Ia khawatir jika aturan main ini dipukul rata maka akan ada banyak orang yang layak menerima bantuan terlebih orang Papua yang akhirnya gagal menerima bantuan. Ia berharap pemerintah bisa lebih fleksibel untuk aturan main ini. “Jadi kami sempat mengikuti pertemuan yang dipimpin oleh Wagub untuk membicarakan soal bantuan bagi masyarakat terdampak. Kami pikir langkah pemprov ini sangat tepat tapi yang jadi masalah adalah ternyata tak semua anggota paguyuban atau organisasi masyarakat yang memiliki NIK atau identitas e – KTP,” kata Yonas melalui ponselnya, Rabu (29/4).
Ia meyakini hal tersebut dimana sebagai sample untuk masyarakat Saireri yang berada di wilayah Jayapura Utara diperkirakan jumlahnya sebanyak 17 ribu namun dari pendataan ternyata yang punya identitas hanya 4 ribuan. “Nah sisanya ini bagaimana? Mereka bisa saja mengurus tapi dengan jumlah sebanyak ini dan batas waktu yang mepet saya pikir sulit juga. Kami bisa mengurus tapi disisi lain ada banyak orang yang bertahan dengan kelaparan,” bebernya.
Yonas setuju semua berbasis dalam sistem akan tetapi jika berbicara musibah sebisa mungkin lebih mengedepankan nilai kemanusiaan ketimbang regulasi atau aturan. Disinggung mengapa hingga kini masih banyak yang belum memiliki e-KTP, kata Yonas ini bisa jadi tak lepas dar stigma e-KTP itu sendiri. “Kesimpulannya jika menggunakan basis data tadi akan ada banyak orang Papua yang terdampak namun tak menerima bantuan sehingga kami berharap ini lebih fleksibel,” pungkasnya. (ade/wen)
JAYAPURA – Sekjend Barisan Merah Putih Provinsi Papua, Yonas Nusi berpendapat bahwa upaya pemerintah provinsi Papua untuk memberikan bantuan kepada masyarakat tanpa pandang bulu khususnya yang tergabung dalam paguyuban atau organisasi kemasyarakatan sejatinya sangat baik. Hanya yang jadi soal saat ini adalah tidak semua masyarakat yang berada dalam paguyuban memiliki nomor induk kependudukan sementara yang menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut adalah terdaftar dan memiliki identitas tersebut.
Ia khawatir jika aturan main ini dipukul rata maka akan ada banyak orang yang layak menerima bantuan terlebih orang Papua yang akhirnya gagal menerima bantuan. Ia berharap pemerintah bisa lebih fleksibel untuk aturan main ini. “Jadi kami sempat mengikuti pertemuan yang dipimpin oleh Wagub untuk membicarakan soal bantuan bagi masyarakat terdampak. Kami pikir langkah pemprov ini sangat tepat tapi yang jadi masalah adalah ternyata tak semua anggota paguyuban atau organisasi masyarakat yang memiliki NIK atau identitas e – KTP,” kata Yonas melalui ponselnya, Rabu (29/4).
Ia meyakini hal tersebut dimana sebagai sample untuk masyarakat Saireri yang berada di wilayah Jayapura Utara diperkirakan jumlahnya sebanyak 17 ribu namun dari pendataan ternyata yang punya identitas hanya 4 ribuan. “Nah sisanya ini bagaimana? Mereka bisa saja mengurus tapi dengan jumlah sebanyak ini dan batas waktu yang mepet saya pikir sulit juga. Kami bisa mengurus tapi disisi lain ada banyak orang yang bertahan dengan kelaparan,” bebernya.
Yonas setuju semua berbasis dalam sistem akan tetapi jika berbicara musibah sebisa mungkin lebih mengedepankan nilai kemanusiaan ketimbang regulasi atau aturan. Disinggung mengapa hingga kini masih banyak yang belum memiliki e-KTP, kata Yonas ini bisa jadi tak lepas dar stigma e-KTP itu sendiri. “Kesimpulannya jika menggunakan basis data tadi akan ada banyak orang Papua yang terdampak namun tak menerima bantuan sehingga kami berharap ini lebih fleksibel,” pungkasnya. (ade/wen)
