WAMENA-Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi menegaskan bahwa tidak ada sistem satu pintu dalam pemerintahan yang dijalankan saat ini. Menurutnya, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik yang kepala dinasnya definitif maupun yang Plt, semua mengelola keuangannya masing-masing sesuai dengan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Jayawijaya.
“Jangan di luar baru mengatakan 1 pintu, lihat ke dalam dulu pemerintahan ini bagaimana, saya kira pemerintahan kami berjalan dengan baik tidak ada yang bilang tidak, karena penyaluran anggarannya ada di masing -masing OPD tidak ada di Bupati,” tegas Bupati Jhon, Senin (9/8).
Menurut Bupati, Setiap OPD harus bertanggungjawab dengan DPAnya masing -masing, pencairan anggarannya lewat OPD masing -masing, tidak melalui dan tidak ada campur tangan bupati meskipun kepala OPD itu masih Plt atau Pjs, sehingga kalau dibilang satu pintu itu tidak benar sama sekali.
“Saya coba kalau dibilang satu pintu, contoh BKD menyelesaikan masalah beasiswa, tidak selesai juga kan? Padahal saya berikan kewenangan kepada BKD untuk selesaikan, terpaksa mahasiswa minta harus Bupati jugalah yang turun tangan, tetapi kalau sampai ke Bupati berarti kebijakan, karena OPD tak bisa mengambil kebijakan,”tegasnya lagi.
Menurutnya, setiap OPD di lingkungan Pemda Jayawijaya, apabila melakukan proses anggarannya langsung ke keuangan, sehingga tidak ada yang satu pintu. Dikatakan bupati, bahwa yang bicara satu pintu juga tinggalnya di Jakarta dan selalu pimpin demo di Jakarta, datang ke Wamena melihat harga di Wamena tinggi jadi bingung.
“Biasa orang yang lama tinggal di Jakarta melihat harga di Jakarta yang murah, pada saat pulang kampung hampir 2-3 minggu di Wamena langsung bingung, tapi pada saat mau pembicaraan ini pasti membuat berita dan di belakangnya ada maunya. Kalau kami konfirmasi langsung minta bantuan, saya tidak mau orang seperti itu,”jelasnya. (Jo/tri)
Bupati Jhon: Tak Ada Sistem Satu Pintu di Pemkab Jayawijaya
WAMENA-Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi menegaskan bahwa tidak ada sistem satu pintu dalam pemerintahan yang dijalankan saat ini. Menurutnya, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik yang kepala dinasnya definitif maupun yang Plt, semua mengelola keuangannya masing-masing sesuai dengan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Jayawijaya.
“Jangan di luar baru mengatakan 1 pintu, lihat ke dalam dulu pemerintahan ini bagaimana, saya kira pemerintahan kami berjalan dengan baik tidak ada yang bilang tidak, karena penyaluran anggarannya ada di masing -masing OPD tidak ada di Bupati,” tegas Bupati Jhon, Senin (9/8).
Menurut Bupati, Setiap OPD harus bertanggungjawab dengan DPAnya masing -masing, pencairan anggarannya lewat OPD masing -masing, tidak melalui dan tidak ada campur tangan bupati meskipun kepala OPD itu masih Plt atau Pjs, sehingga kalau dibilang satu pintu itu tidak benar sama sekali.
“Saya coba kalau dibilang satu pintu, contoh BKD menyelesaikan masalah beasiswa, tidak selesai juga kan? Padahal saya berikan kewenangan kepada BKD untuk selesaikan, terpaksa mahasiswa minta harus Bupati jugalah yang turun tangan, tetapi kalau sampai ke Bupati berarti kebijakan, karena OPD tak bisa mengambil kebijakan,”tegasnya lagi.
Menurutnya, setiap OPD di lingkungan Pemda Jayawijaya, apabila melakukan proses anggarannya langsung ke keuangan, sehingga tidak ada yang satu pintu. Dikatakan bupati, bahwa yang bicara satu pintu juga tinggalnya di Jakarta dan selalu pimpin demo di Jakarta, datang ke Wamena melihat harga di Wamena tinggi jadi bingung.
“Biasa orang yang lama tinggal di Jakarta melihat harga di Jakarta yang murah, pada saat pulang kampung hampir 2-3 minggu di Wamena langsung bingung, tapi pada saat mau pembicaraan ini pasti membuat berita dan di belakangnya ada maunya. Kalau kami konfirmasi langsung minta bantuan, saya tidak mau orang seperti itu,”jelasnya. (Jo/tri)
