MERAUKE-Kepala Sekolah SMAN I Merauke Sergius Womsiwor, S.Pd, M.Pd, bersama Kapolsek Bupul Iptu Aris Untung melakukan penyisiran atau pencarian anak-anak yang putus sekolah sampai ke kampung-kampung lokal.
Ditemui media ini di ruangannya, Senin (9/8), Sergius Womsiwor mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan tersebut bersama dengan Kapolsek Bupul merupakan bagian dari implementasi konstitusi negara dimana setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Apalagi, dengan adanya UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang memberikan ruang yang lebih besar bagi anak-anak Papua untuk bisa menikmati dan mengeyam pendidikan yang lebih baik. Namun fakta yang terjadi terutama di kampung-kampung banyak anak-anak asli Papua yang putus sekolah dengan berbagai alasan, mulai dari masalah guru, masalah pembiayaan, masalah makan minum bagi anak tersebut.
“Jadi banyak masalah yang membuat anak-anak ini putus sekolah dan kalau ini tidak ditangani mulai dari sekarang maka akan membuat anak-anak negeri ini menjadi penonton ke depan,’’ tandasnya.
Karena itu, lanjut dia, dengan keterbatasan anggaran dalam menangani masalah ini, pihaknya yang dibantu dengan Kapolsek Bupul dalam hal ini atas restu Kapolres Merauke Untung Sangaji, berusaha untuk menyisir anak-anak yang ada di sejumlah kampung yang putus sekolah tersebut.
“Seperti di Kampung Baad Distrik Animha kemarin, kami temukan sekitar 40-an anak yang putus di SMP dan tidak lanjut ke SMA atau SMK,” terangnya.
Dikatakan, masalah anak putus sekolah ini tidak bisa ditangani satu pihak tapi harus menjadi permasalahan bersama dan dikerjakan secara bersama. “Saya sebagai tenaga pendidikan sekaligus sebagai pemerhati pendidikan, hanya menyuarakan sehingga proses ini bisa dikerjakan bersama,” katanya.
Ia meminta kepada seluruh pejabat yang ada di atas tanah Papua untuk memberikan sedikit perhatian kepada anak-anak asli Papua yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Dikatakan, kehadiran Kapolsek Bupul dalam memberikan kepedulian pendidikan terutama bagi anak asli Papua, harus menjadi motivasi bagi semua pejabat yang ada di Merauke terutama dalam hal ini bupati Merauke dan Kepala Dinas Pendidikan Papua. Juga yang menjadi presentatif mewakili rakyat Merauke adalah DPRD Merauke.
“Saya harap dewan juga memiliki waktu dengan mengundang semua stakeholder baik Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pendidikan untuk kita duduk bersama bagaimana menangani anak-anak putus sekolah ini terutama anak-anak asli Papua,” jelasnya.
Ditambahkan, saat ini pihaknya telah menangani anak-anak putus sekolah di 7 titik. Dimana 2 titik adalah anak-anak pecandu lem aibon, sedangkan 5 titik adalah kerja sama dengan Kapolsek Bupul Aris Untung dan Ketua KPU Merauke Theresia Mahuze. (ulo/tri)
Cari Anak Putus Sekolah Sampai ke Kampung-Kampung
MERAUKE-Kepala Sekolah SMAN I Merauke Sergius Womsiwor, S.Pd, M.Pd, bersama Kapolsek Bupul Iptu Aris Untung melakukan penyisiran atau pencarian anak-anak yang putus sekolah sampai ke kampung-kampung lokal.
Ditemui media ini di ruangannya, Senin (9/8), Sergius Womsiwor mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan tersebut bersama dengan Kapolsek Bupul merupakan bagian dari implementasi konstitusi negara dimana setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Apalagi, dengan adanya UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang memberikan ruang yang lebih besar bagi anak-anak Papua untuk bisa menikmati dan mengeyam pendidikan yang lebih baik. Namun fakta yang terjadi terutama di kampung-kampung banyak anak-anak asli Papua yang putus sekolah dengan berbagai alasan, mulai dari masalah guru, masalah pembiayaan, masalah makan minum bagi anak tersebut.
“Jadi banyak masalah yang membuat anak-anak ini putus sekolah dan kalau ini tidak ditangani mulai dari sekarang maka akan membuat anak-anak negeri ini menjadi penonton ke depan,’’ tandasnya.
Karena itu, lanjut dia, dengan keterbatasan anggaran dalam menangani masalah ini, pihaknya yang dibantu dengan Kapolsek Bupul dalam hal ini atas restu Kapolres Merauke Untung Sangaji, berusaha untuk menyisir anak-anak yang ada di sejumlah kampung yang putus sekolah tersebut.
“Seperti di Kampung Baad Distrik Animha kemarin, kami temukan sekitar 40-an anak yang putus di SMP dan tidak lanjut ke SMA atau SMK,” terangnya.
Dikatakan, masalah anak putus sekolah ini tidak bisa ditangani satu pihak tapi harus menjadi permasalahan bersama dan dikerjakan secara bersama. “Saya sebagai tenaga pendidikan sekaligus sebagai pemerhati pendidikan, hanya menyuarakan sehingga proses ini bisa dikerjakan bersama,” katanya.
Ia meminta kepada seluruh pejabat yang ada di atas tanah Papua untuk memberikan sedikit perhatian kepada anak-anak asli Papua yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Dikatakan, kehadiran Kapolsek Bupul dalam memberikan kepedulian pendidikan terutama bagi anak asli Papua, harus menjadi motivasi bagi semua pejabat yang ada di Merauke terutama dalam hal ini bupati Merauke dan Kepala Dinas Pendidikan Papua. Juga yang menjadi presentatif mewakili rakyat Merauke adalah DPRD Merauke.
“Saya harap dewan juga memiliki waktu dengan mengundang semua stakeholder baik Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pendidikan untuk kita duduk bersama bagaimana menangani anak-anak putus sekolah ini terutama anak-anak asli Papua,” jelasnya.
Ditambahkan, saat ini pihaknya telah menangani anak-anak putus sekolah di 7 titik. Dimana 2 titik adalah anak-anak pecandu lem aibon, sedangkan 5 titik adalah kerja sama dengan Kapolsek Bupul Aris Untung dan Ketua KPU Merauke Theresia Mahuze. (ulo/tri)