JAYAPURA – Beberapa pekan terakhir eskalasi keamanan di Pegunungan Bintang terus memanas. Ini setelah TNI berkali – kali melakukan kontak senjata dengan kelompok OPM. Yang dikhawatirkan adalah ada masyarakat sipil yang menjadi korban dari aksi saling serang ini. Apalagi lokasi kontak serang berada disekitar pemukiman warga.
Kedua pihak, kata Kepala Kepolisian Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Alias Ayakeding harus melihat situasi tempat dimana dijadikan lokasi kontak tembak. “Operasi yang dilakukan oleh TNI di salah satu distrik di Pegunungan Bintang kami minta jangan ganggu hak-hak sipil disana. Kedua pihak, baik TNI maupun OPM kalau mau saling serang sebaiknya cari tempat yang aman. Jangan mengganggu aktifitas masyarakat apalagi sampai jatuh korban jiwa dari masyarakat,” kata Ayakeding kepada wartawan usai menerima laporan terakhir, Selasa (14/4).
Elias mengaku memiliki jaringan hingga ke Pegunungan Bintang dan ia menyebut situasi di lokasi cukup menegangkan. Kedua pihak baik TNI maupun OPM sama-sama mempertahankan diri. Ini jika terus berlanjut maka tak menutup kemungkinan aka jatuh korban sipil. “Silahkan melakukan target operasiya masing-masing. TNI berkewajiban mencari senjata yang hilang dari kasus kecelakaan Helikopter yang apakah berada di tangan OPM atau disimpan oleh warga. Kalau mau baku tembak jangan korbankan rakyat. Begitu juga dengan OPM yang jangan jadikan masyarakat sipil sebagai tameng,” bebernya.
Ia berharap pemerintah di Pegunungan Bintang bisa melindungi masyarakat sipil terutama hak hidup masyarakatnya agar tidak terganggu dari aksi saling serang. “TNI dan OPM jangan membuat homebase di tengah pemukiman sipil. OPM mempertahankan apa yang mereka miliki dan TNI harus merebut, kami sampaikan jika bisa melakukan negosiasi damai maka sampaikan ke pemerintah. Jangan keduanya ngotot dan akhirnya sipil yang korban,” imbuhnya.
Dikatakan sebelumnya ada upaya negosiasi agar senjata ini bisa kembali tanpa harus kontak senjata namun ternyata gagal sehingga makanya TNI masuk mencari. “Silahkan tapi jangan mengganggu masyarakat sipil, apalagi di tengah bencana kemanusiaan Covid 19 dan kami akan terus memantau sebab ada anggota kami disana yang terus memberi perkembangan informasi,” pungkasnya. (ade/tri)