JAKARTA – Bertepatan Hari Lahir Pancasila pada Kamis (1/6), Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri meresmikan KRI Bung Karno-369. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono serta Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali turut mendampingi. Selanjutnya kapal buatan dalam negeri tersebut akan bertugas di Komando Armada (Koarmada) I sebagai kapal korvet dan kapal kepresidenan. Di Monas, upacara Hari Pancasila dipimpin oleh Presiden Jokowo Widodo yang menggunakan baju ada Kesultanan Deli.
Penjelasan tersebut disampaikan secara langsung oleh Laksamana Ali. Orang nomor satu di TNI AL itu menyatakan bahwa dalam kondisi damai, KRI Bung Karno-369 dioperasikan sebagai kapal kepresidenan. ”Apabila situasi mendesak, bisa saja digunakan untuk keperluan kombatan, full mission untuk tempur,” ungkap dia saat ditanyai oleh awak media di Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Jakarta Utara, kemarin.
Menurut Ali, penamaan kapal tersebut tidak lepas dari peran Bung Karno sebagai presiden pertama Indonesia. ”Karena kapal ini kapal kepresidenan, sudah layak kami beri nama presiden Indonesia yang pertama,” beber dia. Selain itu, Ali menjelaskan bahwa kapal perang TNI AL dengan nomor lambung kepala tiga selalu dinamai dengan nama pahlawan. Alasan lainnya, Angkatan Laut perlu mengganti kapal kepresidenan lama yang sudah bertugas selama 27 tahun.
Sebelum menggunakan KRI Bung Karno-369 sebagai kapal kepresidenan, TNI AL mengandalkan KRI Barakuda. Kapal kepresidenan di era Presiden ke-2 Indonesia Soeharto itu jauh lebih kecil dari KRI Bung Karno-369. ”Panjangnya hanya 57 sampai 59 meter. Dan persenjataannya KRI Barakuda juga tidak lengkap,” terang Ali. Dia memastikan, KRI Bung Karno-369 jauh lebih hebat dari KRI Barakuda. Baik dari ukuran, kelas, maupun sistem persenjataan.
Sebagai kapal perang, KRI Bung Karno-369 memiliki kemampuan peperangan. Mulai anti surface warfare, anti air warfare, anti submarine warfare, sampai electronic warfare. TNI AL memastikan, sistem persenjataan di kapal tersebut masih akan ditambah. Pun jumlah kapal sekelasnya, masih akan bertambah. Terpisah, Megawati mengaku bangga lantaran nama Bung Karno dipakai untuk kapal perang milik Angkatan Laut. ”Buat saya dan keluarga, ini sebuah kebanggan,” imbuhnya.
Terlebih kapal perang tersebut diresmikan bersamaan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila. Kemudian Megawati yang diberi kehormatan untuk meresmikan kapal itu. Selain Megawati, peresmian KRI Bung Karno-369 turut dihadiri putrinya yang juga Ketua DPR Puan Maharani. Anak-anak Bung Karno lainnya seperti Guntur Soekarnoputra, Sukmawati Soekarnoputri, dan Guruh Soekarnoputra juga turut hadir dalam peresmian kapal perang itu.
Di Monas, Presiden Joko Widodo bertindak selaku inspektur upacara memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila. Tepat pukul 08.00 WIB rangkaian upacara dimulai diawali dengan laporan komandan upacara, Kombes Pol. Alfian Nurrizal, kepada inspektur upacara. Dalam upacara tersebut, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo membacakan naskah Pancasila, sedangkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani membacakan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema “Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global”. Adapun slogan atau tagline dari tema tersebut yaitu “Aktualisasi Pancasila, Energi Pertumbuhan Indonesia”.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang berhasil menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik, menjaga inflasi, serta menumbuhkan investasi dan lapangan kerja. Keberhasilan tersebut adalah sumbangsih seluruh anak bangsa. “Berkat persatuan, berkat kerja keras dan gotong royong, bangsa ini berhasil menghadapi tantangan dan makin dipercaya dunia. Semua itu fondasinya adalah ideologi Pancasila,” katanya.
Saat ini bangsa Indonesia masih terus berjuang untuk menghadirkan pembangunan yang adil dan merata. Menurut Kepala Negara, keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan tersebut diupayakan melalui reformasi struktural, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi industri, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). “Kita ingin kekayaan alam negeri ini bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Kita ingin rakyat di luar Jawa juga merasakan manfaat yang signifikan dari pembangunan yang ada,” ucapnya.
Jokowi juga menyebut bahwa toleransi, persatuan, dan gotong royong adalah kunci membangun bangsa yang kokoh. Untuk itu, dia mengajak semua pihak untuk menolak ekstremisme, politisasi identitas, dan politisasi agama. “Mari kita menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita, dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila,” katanya.
Terpisah, masih bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, total ada 76 narapidana teroris (napiter) yang menyatakan ikrar setia NKRI, kemarin. Mereka merupakan napiter yang mendekam di tiga lapas berbeda. Yakni, 72 napiter dari Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, 2 dari Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur dan 2 dari Lapas Kelas IIA Banceuy.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat R. Andika Dwi Prasetya mengatakan bahwa kembalinya 76 napiter ke Nusantara adalah sebagai bentuk rasa cinta mereka kepada tanah air Indonesia dan mengakui ideologi Pancasila.
“Tanggal 1 Juni ini bukan saja hari yang bersejarah bagi Indonesia, tetapi tanggal 1 Juni ini menjadi momen bersejarah bagi mereka (napiter) yang menyatakan ikrar setia NKRI di lapas ini,” kata Andika dalam keterangan tertulisnya, kemarin.
Andika mengungkapkan kembalinya napiter ke pangkuan bumi pertiwi bukan sekadar momen ikrar janji belaka, tetapi bahwa mereka memastikan dan berkomitmen untuk siap berkarya demi Indonesia Maju. “Itulah janji mereka yang harus mereka tunaikan sebagai tekad dan jihadnya untuk Indonesia,” imbuhnya.
Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Ditjenpas Erwedi Supriyatno menambahkan pembinaan napiter yang dilaksanakan adalah kolaborasi antara Ditjen Pas, Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur dan Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur. Serta Lapas Narkotika Kelas IIA Banceuy dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (syn/tyo/lyn)