JAYAPURA – Terkait rencana pembukaan aktivitas perbatasan, khusus untuk barang, Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua Suzana Wanggai akui masih dalam tahap diskusi.
Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, Suzana Wanggai menjelaskan, saat ini pihaknya masih menjalin koordinasi terkait hal tersebut, dengan pihak pemerintah PNG.
“Kesiapan-kesiapan dari kita sudah dilakukan, bahkan kami sudah melakukan pertemuan dengan pemerintah pusat terkait kesiapan yang harus dilakukan untuk membuka aktivitas pos lintas batas khusus untuk pengiriman barang,”ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (15/6) kemarin.
Diakuinya, untuk saat ini pembahasan yang dilakukan pihaknya dan pemerintah PNG masih terkait perizinan barang. Sementara untuk manusia belum ada pembahasan selanjutnya.
“Kita tidak bisa membuka aktivitas pos lintas batas kedua negara sekaligus. Kami masih fokus untuk barang, apalagi dengan kondisi Covid-19 saat ini di PNG, maka secara otomatis tahapan yang dilakukan hanya perizinan terkait barang,” terangnya.
Jika ke depankondisi sudah mulai membaik dan kembali normal, baru akan ada pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah PNG. (ana/ary)
JAYAPURA – Terkait rencana pembukaan aktivitas perbatasan, khusus untuk barang, Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua Suzana Wanggai akui masih dalam tahap diskusi.
Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, Suzana Wanggai menjelaskan, saat ini pihaknya masih menjalin koordinasi terkait hal tersebut, dengan pihak pemerintah PNG.
“Kesiapan-kesiapan dari kita sudah dilakukan, bahkan kami sudah melakukan pertemuan dengan pemerintah pusat terkait kesiapan yang harus dilakukan untuk membuka aktivitas pos lintas batas khusus untuk pengiriman barang,”ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (15/6) kemarin.
Diakuinya, untuk saat ini pembahasan yang dilakukan pihaknya dan pemerintah PNG masih terkait perizinan barang. Sementara untuk manusia belum ada pembahasan selanjutnya.
“Kita tidak bisa membuka aktivitas pos lintas batas kedua negara sekaligus. Kami masih fokus untuk barang, apalagi dengan kondisi Covid-19 saat ini di PNG, maka secara otomatis tahapan yang dilakukan hanya perizinan terkait barang,” terangnya.
Jika ke depankondisi sudah mulai membaik dan kembali normal, baru akan ada pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah PNG. (ana/ary)
