Bupati Puncak Willem Wandik, SE., M.Si., saat menyerahkan materi sidang RAPBD Perubahan TA 2023 kepada ketua DPRD Puncak Lukius Newegalen, S.IP., pada pembukaan sidang paripurna DPRD Puncak, di Timika, Selasa (5/9). Diskominfo Puncak
*Bupati dan Ketua DPRD Puncak Terkait Calon Pj Bupati Puncak
JAYAPURA-Bupati dan Wakil Bupati Puncak, Willem Wandik, SE., M.Si., dan Pelinus Balinal, S.Sos.Ag.,
akan mengakhiri tugasnya 24 September 2023.
Terkait hal ini, muncul beberapa opini di tengah masyarakat, dimana ada kelompok tertentu, yang mengusulkan agar Penjabat Bupati Puncak harus putra asli Papua asal Kabupaten Puncak.
Seperti diketahui ada tiga nama calon penjabat bupati yang diusulkan ke pemerintah pusat melalui Kemendagri yaitu Neno Tabuni, S.Sos., yang saat ini memjabat Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah, Yopi Murib, SE., MM., Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Tengah, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Puncak, Ir. Darwin Tobing, MM.
Bupati Puncak, Willem Wandik, SE., M.Si., berharap siapapun yang terpilih menjadi penjabat bupati, harus diterima oleh masyarakat Puncak.
“Entah anak asli Papua ataupun saudara-saudara dari nusantara. Sebab tugas penjabat ini sangat berat yaitu akan mengisi kekosongan bupati. Kedua adalah melaksanakan Pemilu, Pilpres, DPRD, kabupaten dan provinsi dan pusat, kemudian dilanjutkan dengan menfasilitasi pemilihan krpala daerah bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur dan inilah tugas yang paling berat,” ungkap Willem Wandik dalam rilis yang diterima Ceposonline.com, Rabu (6/9).
“Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat,TNI-Polri dan kita semua harus menjaga serta mendukung siapapun yang terpilih sebagai penjabat bupati. Ini cuma satu tahun, mari kita jaga keamanan, sehingga Pemilu bisa berjalan dengan baik,” sambungnya.
Alasan dirinya mengatakan hal ini, karena Kabupaten Puncak memiliki pengalaman pernah terjadi konflik besar hanya karena Pilkada. Untuk itu penjabat bupati menurutnya sangat berperan penting untuk memfasilitasi pesta demokrasi ini. “Jangan sampai PJ justru menciptakan konflik,karena memihak kelompok tertentu. Apalagi pengalaman membuktikan bahwa konflik Pilkada di Kabupaten Puncak. Saya dengar ada yang bicara PJ harus orang asli Papua. Silakan saja, hanya kita harus sadar, ada yang menjadi hak kesulungan kita, ada yang harus kita memberikan kesempatan kepada saudara-suadara kita dari nusantara, namun lahir dan besar di Papua. Bahkan sudah mengabdi di Papua puluhan tahun, serta mereka memiliki kinerja yang baik dan kita harus hargai mereka,” ujarnya.
Untuk itu, apapun keputusan pemerintah, Willem Wandik meminta masyarakat untuk menerimanya.
“Jadi apapun keputusan dari pusat, kita harus terima. Itu hanya karateker, kecuali kepala daerah gubernur dan wkail gubernur Papua, silakan saja mau orang asli Papua. Jadi siapapun mau terpilih jadi kareteker entah saudara-sauduara kita nusantara atau orang asli Papua, kita jangan jadikan konflik,” pintanya.
Hal yang sama juga disampaikan ketua DPRD Puncak Lukius Newegalen,S.IP. Dirinya mewakili DPRD Puncak,mengatakan penjabat bupati sudah melalui mekanisme yang ada dimaba sudah ada tiga calon diajukan ke pemerintah pusat.
“Apabila siapa dari tiga orang ini, salah satu terpilih, maka masyarakat harus menerima. Jangan bicara harus orang asli Papua, kenapa pendatang, yang penting siapa yang terpilih, kita harus dukung. Ini demi kelanjutan pemerintahan dan Pemilu di Kabupaten Puncak,” tegasnya.
Lukius juga berharap agar jika penjabat bupati sudah dilantik, maka loyalitas ASN dan para pimpinan OPD juga harus tetap sama, seperti saat bupati fefenitif. “Jangan sampai justru pejabat dan ASN malah jarang berada di tempat tugas. Hal ini akan menjadi perhatian DPRD ke depan, akan tetap melakukan pengawasan pemerintahan di Kabupaten Puncak,” tutupnya.(nat)
