NABIRE- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bersama tim pengendalian inflasi daerah dari 8 Kabupaten di Papua Tengah, Para Asisten II bidang perekonomian dan pembangunan, Pimpinan OPD yang menangani bidang inflasi Kabupaten, Kabag perekonomian dan masing-masing Kabupaten juga mengirimkan satu orang operator SP2KP, di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Jumat (8/9).
Rakor ini dipimpin langsung oleh Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (SEKDA) Provinsi Papua Tengah, Anwar H. Damanik, S.STP.,MM.
Dalam sambutannya Pj. Setda Provinsi Papua Tengah, Anwar H. Damanik, S.STP.,MM mengatakan, Masalah inflasi merupakan salah satu isu strategis nasional yang harus menjadi perhatian dari semua pihak teemasuk pemerintah daerah yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat.
” Karena isu inflasi ini adalah isu nasional dan karena setiap rapat kordinasi kita terus diingatkan Kemendagri agar mampu mengendalikan angka inflasi daerah, Sekaligus kita juga diperintahkan untuk segera ambil tindakan maka saya ingatkan kepada semua pihak terlebih khusus OPD yang tangani inflasi daerah agar kerja maksimal dalam penanganan inflasi daerah,” Kata Damanik.
Damanik membeberkan, untuk menindak lanjuti isu strategis nasional oleh kemendagri soal Inflasi daerah, maka Pemerintah Papua Tengah akan melakukan beberapa langkah untuk mengendalikan inflasi daerah di Provinsi Papua Tengah.
” Langkah-langkah kerja yang akan kami lakukan untuk kendalikan inflasi daerah adalah; Rapat Koordinasi berkala, membentuk tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten dengan Keputusan Bupati, Menyusun data kebutuhan bahan pokok untuk diinput dan dilaporkan setiap minggu, melakukan percepatan terhadap proses pelaporan melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan bahan pokok (SP2KP), dan mengalokasikan anggaran untuk tim sekretariat TPID Kabupaten soal kebutuhan Operasional, ” bebernya.
Lanjutnya, jika ada konsekuensi penambahan anggaran maka Pemprov dapat dialokasikan pada APBD Perubahan. ” Tetapi perlu diingat bahwa Pemprov tidak akan menyetujui Perda dan Perbup APBD Kabupaten jika belum teralokasi anggaran untuk pengendalian inflasi daerah, ” Kata Damanik.
Sekda Papua Tengah menegaskan, ini adalah wadah untuk mengembangkan kemampuan menggali informasi dan mengembangkan kemampuan dalam penginputan data harga kebutuhan bahan pokok melalui SP2KP.
” Selanjutnya, Wadah ini disiapkan untuk mengembangkan potensi untuk menggali informasi terkini terkait inflasi dari para narasumber yang kompeten dibidangnya dan juga untuk mengembangkan kemampuan dalam penginputan data harga kebutuhan bahan pokok melalui SP2KP yang disimulasi lansung oleh operator,” tegasnya.
Ia juga menghimbau Pemerintah daerah di delapan Kabupaten dapat berkoordinasi dan Kolaborasi dengan Kejaksaan, Aparat (TNI/POLRI) dan semua pihak yang dapat membantu mengendalikan inflasi di masing-masing Kabupaten. (theresia)
