NABIRE– Pejabat Gubernur (Pj) Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM dalam acara safari Pemilu TNI, Polri, Pemda dan Penyelenggara Pemilu 2024 di Provinsi Papua Tengah menegaskan, Aparatur sipil Negara (ASN) di lingkungan Provinsi Papua Tengah untuk bersikap Netral dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Papua Tengah pada tahun 2024 nanti.
” Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 5 Tahun 2014 pasal 2 huruf (f) tentang netralitas, sehingga saya himbau para ASN untuk menjaga netralitas ASN pada Pemilu. ASN itu ada batasan-batasannya yakni fungsi dan kewenangannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan dan pemersatu bangsa di Republik Indonesia, ” Imbau Haluk dalam arahannya di Acara safari Pemilu yang diselenggarakan di Aula Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, Senin (18/9).
Haluk mengatakan, untuk menindaklanjuti acara hari ini yang diinisiasi oleh Kapolda Papua, Pihaknya berharap, seluruh pemerintah Kabupaten (Pemkab) Papua Tengah untuk berkolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten, Bawaslu Kabupaten, Polres dan Kodim dan semua stakeholder dalam menyukseskan pemilu 2024.
” Saya harap ada koordinasi yang dibangun kepala daerah (Bupati) dengan penyelenggara Pemilu dan semua stakeholder sehingga pelaksanaan pemilu tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan situasi kamtibmas yang kondusif di Provinsi Papua Tengah, ” Harap Haluk.
Haluk juga menjelaskan, Sesuai data yang diperoleh, Provinsi Papua Tengah memiliki 4 Kabupaten dengan kategori rawan sangat tinggi dalam Pemilu sehingga pemerintah daerah diharapkan kontribusinya untuk meminimalisir daerah-daerah dengan rawan pemilu ini.
“ Ada Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya dan Dogiyai yang rawan sangat tinggi. Sedangkan kabupaten dalam kategori tinggi yakni kabupaten Mimika, Nabire, Deiyai dan Paniai. Saya harap , Pemprov, Pemda; Aparat, KPU, Bawaslu dan semua pihak harus berkolaborasi wujudkan pemilu damai di Papua Tengah.
Pihaknya akan perhatikan beberapa aktivitas yang menimbulkan potensi kerawanan penyelenggaraan Pemilu, “Seperti biasa akan ada aksi protes bagi Parpol yang tidak lolos sebagai peserta Pemilu, keberatan pendukung calon yang pastinya akan menimbulkan sengketa, penolakan atas putusan sengketa, sulitnya medan geografis sehingga menghambat distribusi logistic pemilu dan lain-lain yang dapat menghalangi jalannya proses Pemilu,” ucapnya.
Ditempat yang sama, Ketua KPU Provinsi Papua Tengah, Jennifer Darling Tabuni juga menyampaikan, Mohon dukungannya dari Pemerintah daerah di Kabupaten dalam proses tahapan pemilu yang saat ini sedang berada dalam tahapan proses penetapan daftar calon tetap.
” Banyak ASN dengan Status KTP Swasta yang saat ini mencalonkan diri sebagai calon DPR. Saya harap Pemkab dukung kami untuk melakukan cek-cek terhadap data ASN-nya yang mencalonkan diri ini,” ujarnya.
Tabuni juga menyampaikan Apresiasinya kepada Aparat Keamanan ( TNI/POLRI) dan Pemerintah Provinsi yang menyediakan ruang diskusi dengan melibatkan semua pelaku pemilu nantinya agar terwujud situasi kamtibmas yang kondusif di Provinsi Papua Tengah dalam Pemilu.
” Terimakasih Bapak Kapolda. Saya harap, Pertemuan ini tidak sampai disini tapi juga dilakukan di 8 Kabupaten agar kita sama-sama mengawal dan melaksanakan Pemilu dengan aman dan damai di Papua Tengah, ” Kata Tabuni. (Theresia)
